Unsri Membara! Presma Dipolisikan, Mahasiswa Unsri Ancam Demo Besar-besaran

Salah satu mahasiswa orasidalam Aksi Peduli UKT, Kamis (3/8/2017)


Mahasiswa News | Beberapa aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) akhir-akhir ini berbuntut pada penonaktifan tiga akun akademik mahasiswanya. Ketiga nama tersebut adalah Rahmad Farizal (Presiden Mahasiswa Unsri), Aditia Arief Laksana (Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Al Aqsho Unsri), dan Ones Sinus (Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unsri). Ketiga mahasiswa ini merupakan para pimpinan aksi yang menuntut penurunan biaya UKT bagi mahasiswa semester 9.

Baca juga: Ini Kronologi yang Buat Ketua BEM Unsri Dilaporkan ke Kepolisian


Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya


Bahkan Rahmad Farizal juga dilaporkan oleh pihak kampus ke polisi dan terancam drop out dari kampus. Dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainudin Nawawi tertanggal 1 Agustus 2017 tersebut dikatakan bahwa Rahmad Farizal melakukan tindakan dan perbuatan yang mengorganisir kegiatan demonstrasi dengan cara penyampaian dan materi yang mengandung unsur-unsur seperti pengujaran kebencian terhadap rektor, mengancam untuk membakar aset negara, mempermalukan Rektor dan Senat Unsri dalam acara resmi dan melakukan pelanggaran hukum atau undang-undang dan etika.

Baca juga: Unsri Membara! Ribuan Mahasiswa Demo Tuntut Tiga Rekannya Diaktifkan

Namun, semua itu dibantah oleh Rahmad Farizal. Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kampus hanya mengada-ada saja. Bahkan, aksi yang dilakukan berjalan dengan damai.

Sementara itu, Agus selaku Menteri Politik BEM Unsri mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh pihak rektorat Unsri.

Baca juga: Heboh, Mahasiswa Unsri Dihajar Aparat Saat Demo UKT

"Adakah yang salah dengan menyampaikan pendapat di muka umum? Bukankah kita tinggal di negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi?" ucap Agus, Rabu (2/8/2017).

Menurutnya, kebebasan dalam penyampaian pendapat di depan umum dilindungi oleh undang-undang dan merupakan representasi dari negara yg menerapkan sistem demokrasi. Sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dia menambahkan kalau peraturan yang tertulis sepertinya hanyalah hitam diatas putih bagi Rektorat Unsri.

Baca juga: Mantan Aktivis Unsri Sayangkan Sikap Represif Aparat ke Mahasiswa

Agus menegaskan kalau pihaknya akan terus berupaya dan mendesak pihak rektorat memenuhi tuntutan mahasiswa. Dia juga meminta rektorat mengembalikan status tiga mahasiswa yang dinonaktifkan. Bahkan, dia mengancam akan menggerakan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. (sm)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==