Ketua Fraksi Nasdem Dikecam Karena Tuding 4 Partai Dukung Khilafah dan Layak Dibunuh

Viktor Bungtilu Laiskodat, Dok. Nasdem


Mahasiswa News | Sebuah video menyebar di media sosial, sejak kemarin, Kamis (03/08/2017), menayangkan pidato Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam acara deklarasi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pidato bernada provokatif itu, VBL menuduh 4 partai secara eksplisit Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai pendukung berdirinya “negara khilafah” dan karena itu tidak boleh didukung. Bahkan pendukung khilafah disamakannya dengan PKI pada 1965 yang layak dibunuh.

Diketahui, acara dekalasi paket “Komitmen” itu dipadukan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem dan Pengurus Petani NasDem Kabupaten Kupang, di aula Alfa Omega di Tarus-Kupang Tengah, NTT, Selasa (01/08/2017).

Pada video berdurasi 2 menit 5 detik dan tidak utuh itu, VBL menuding, ada kelompok-kelompok eksterimis di negara ini yang mau mengganti NKRI dengan “negara khilafah”. Kelompok itu, tudingnya, tidak mau berada di NKRI.“Kelompok-kelompok eksterimis ini ada mau bikin satu negara lagi,” ujarnya yang tampak berpakaian adat setempat.

Ia menuding, dengan keberadaan “negara khilafah”, berarti sudah tidak ada NKRI.“Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah, dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga,” imbuhnya.

“Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT partai nomor 1, Gerindra, partai nomor 2 itu namanya Demokrat, partai nomor 3 namanya PKS, partai nomor 4 namanya PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran,” tudingnya lagi.

Intoleran itu, masih menurut pendapatnya, yaitu bersikap tidak suka dengan orang dan agama lain. Ia pun menuding, orang mendukung keempat partai tersebut berarti mendukung penggantian NKRI dengan “negara khilafah”.

“Mengerti negara khilafah? Semua wajib shalat,” tudingnya lagi. “Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus shalat.”

“Saya tidak provokasi…,” klaimnya kemudian. Lalu berkata, “… nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh,” ungkapnya disambut tawa banyak hadirin di depannya.

“Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka,” tambah politikus kelahiran Kupang ini.

Atas tuduhan tersebut, VBL didesak untuk menyatakan permintaan maaf. Partai Demokrat diketahui bereaksi keras atas pidato Ketua VBL di Kupang tersebut.

Demokrat geram karena dituduh sebagai pendukung ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), setelah PD menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Saya meminta saudara Victor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta-maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya,” tandas Wakil Ketua Fraksi PD di DPR Benny Kabur Harman.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan pidato provokatif tersebut. Pernyataan seperti itu kata Saleh, tidak semestinya disampaikan oleh Victor yang merupakan petinggi NasDem.

“Pernyataan tersebut tentu mengusik kenyamanan para kader simpatisan partai-partai itu di seluruh Indonesia,” ungkap Saleh.

Sementara, DPP Gerindra menggelar konferensi pers terkait pernyataan Viktor ini pada Jumat (4/8/2017) di Bareskrim Mabes Polri Gambir Jakarta Pusat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik menilai, pernyataan Viktor sangat memalukan. Hanya karena Gerindramenolak Perppu Ormas, anak buah Surya Paloh itu seenaknya memberi label intoleran dan pro-khilafah.”Tentu, ini sangat provokatif. Viktor nanti saya kasih AD/ART Gerindra. Kami sangat demokratis dan menjaga kesatuan serta persatuan NKRI,” kata Taufik di Jakarta, Jumat (4/8).

Tuduhan-tuduhan Viktor, lanjut Taufik, sangatlah tidak berdasar dan keji. Apalagi politikus kelahiran Kupang itu sampai mengatakan Gerindra harus “dibunuh” di NTT.

Taufik pun berkesimpulan keseluruhan pidato Viktor adalah bagian dari upaya sistematis untuk merusak kredibilitas Gerindra, sekaligus menghasut rakyat.”Cara-cara Viktor sangat tak beradab. Itu sama saja memancing konflik,” beber wakil ketua DPRD DKI ini.

Tak ketinggalan, Departemen Hukum DPP PKS laporkan  Viktor Laiskodat ke Mabes Polri dan MKD DPRRI hari ini.






Sumber
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==