UGM Bangun Kekuatan Jegal Pansus Hak Angket KPK

UGM deklarasikan UGM Berintegritas di Kampus UGM, Senin, (17/07/2017). Foto : Fisrto UGM.


Mahasiswa News | Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun kekuatan untuk menjegal Pansus Hak Angket KPK. Dari petisi yang dikumpulkan UGM, saat ini warga UGM yang telah menandatangani petisi ini mencapai 1.027 orang.

Gerakan yang dibangun dinamakan dengan gerakan UGM Berintergritas. Gerakan ini sebagai wujud komitmen warga dan alumni UGM mendukung gerakan anti korupsi, salah satunya dengan penggalangan dukungan warga dan alumni UGM terhadap petisi menolak Pansus Hak Angket KPK dilakukan.

“Kami warga UGM mendesak DPR untuk menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, serta mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan peradilan terhadap judicial review atas pasal tentang hak angket tersebut,” ucap Prof. Dr. Faturochman, M.A., Dekan Fakultas Psikologi UGM, diikuti para dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan UGM dalam deklarasi UGM Berintergritas di kampus UGM, Senin, (17/07/2017).

Menurut, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LLM., Dekan Fakultas Hukum UGM mengatakan, sikap para dosen UGM ini menginisiasi gerakan moral UGM Berintegritas sebagai wujud komitmen warga dan alumni UGM mendukung gerakan anti korupsi. Salah satunya dengan penggalangan dukungan warga dan alumni UGM terhadap petisi menolak Pansus Hak Angket KPK.

“Sebagai komunitas keilmuan, kami warga UGM berkewajiban memberikan sumbangan pemikiran mendukung setiap upaya penindakan dan pencegahan korupsi melalui kajian akademik yang dapat dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.

Dalam hasil kajian yang dilakukan oleh tim UGM terkait dengan Pansus Hak Angket KPK disebutkan bahwa hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen. Konstitusi Indonesia mengatur hak angket ini sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Namun, hak angket terhadap selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi.

“KPK adalah lembaga negara independen yang bukan merupakan bagian dari pemerintah. Karena itu hak angket terhadap KPK cacat material atas subjeknya serta cacat material atas objeknya, dan cacat formal prosedural dalam pengesahannya,” jelas Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., guru besar Fakultas Hukum UGM.

Tidak hanya itu, katanya hasil kajian ini juga menyatakan bahwa hak angket terhadap KPK patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil kajian ilmiah tersebut, melalui gerakan UGM Berintegritas, warga dan alumni UGM memberikan beberapa rekomendasi bagi DPR serta Mahkamah Konstitusi.

Jumlah penandatangan petisi Pansus Hak Angket KPK masih bisa bertambah karena masih dibuka kesempatan bagi sivitas lain untuk menandatangani petisi. Untuk mendaftarkan diri melalui laman ugm-berintegritas.com hingga hari Rabu, 19 Juli, pukul 12 siang.(kk)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==