Soal Presidential Threshold, Gerindra Endus Upaya Munculkan Capres Tunggal di Pilpres 2019

Soal Presidential Threshold, Gerindra Endus Upaya Munculkan Capres Tunggal di Pilpres 2019 (Ilustrasi: Shutterstock)


Mahasiswa News | DPR dan pemerintah sedang menggodok Revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam perjalanannya ada salah satu isu yang paling alot diperdebatkan oleh keduanya, yakni presidential threshold atau amabang batas pencalonan presiden.

Pemerintah sejak awal ngotot untuk menginginkan presidential threshold sebesar 20% kursi DPR dan 25% perolehan suara sah nasional. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, sikap kukuhnya pemerintah beserta partai pendukungnya yang memiliki hasrat untuk presidential threshold 20% sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Sebab, kata dia, ada kesan yang ingin menghadirkan seorang calon presiden tunggal dalam suatu pesta demokrasi tersebut. “Ada terkesan ada upaya bikin presiden tunggal gitu lho yang dilakukan partai-partai pendukung pemerintah,” kata Andre, Rabu (12/7/2017).

Menurut dia, itu sebagai bentuk kekhawatiran dari partai politik yang sudah mengalami kekalahan dalam pesta demokrasi di Ibu Kota, agar tak terulang pada pemilihan presiden mendatang.

“Ini menimbullkan kekhawatiran bagi partai-partai pendukung Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi bisa kalah di Pilpres 2019. Ya, makanya terkesan ngotot untuk memaksa presidential threshold tidak 0% untuk menimalisir lawan dan kalau bisa calon tunggal,” tuturnya. 

Sekadar informasi, terkait lima isu krusial dalam RUU Pemilu antara seluruh fraksi dengan pemerintah tak kunjung mencapai titik temu. Lima isu krusial itu yakni syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu. Dari lima isu, presidential threshold adalah isu paling alot.


Sumber: Okezone
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==