Pernyataan Sikap BEM UNJ Terhadap Penetapan Tersangka Setya Novanto

(Setya Novanto/Net)


Mahasiswa News | Pada 17 Juli 2017, kasus mega korupsi E-KTP telah memasuki babak baru, kita ketahui bahwa Ketua DPR, Setya Novanto, telah dijadikan tersangka. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun sehingga disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Jokowi 2019, Golkar Pasca “Gus” Novanto

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto yang berkaitan dengan kasus e-KTP tahun 2011-2012, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Fakta tersebut diantaranya adalah kesimpulan jaksa mengenai pertemuan yang diduga berkaitan dengan kepentingan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini (Sekjend Kemendagri), dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta. Andi selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek, sementara Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar diduga menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta berpengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI.

Masih segar dalam ingatan saat Novanto sempat pula dikaitkan dengan kasus “Papa Minta Saham” pada akhir 2015 silam yang mencatut nama Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sontak membuat keduanya marah. Bermula dari sebuah rekaman yang berisi percakapan Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid yang ditengarai tengah meminta saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Namun kasus ini berujung usai karena menjelang MKD (Makhamah Kehormatan Dewan) menjatuhkan vonis, Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR 2014-2019.

Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Namun, tak lama berselang Novanto kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komaruddin yang tersandung kasus pelanggaran kode etik. Hal tersebut pun mengundang pro dan kontra.

Bahkan sebelum itu, tercatat beberapa kali nama Setya Novanto dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Diantaranya bisnis komputerisasi KTP pada 1992, pengalihan hak tagih puitang Bank Bali pada 1999 dengan dugaan kerugian Negara Rp. 906, 64 miliar, penyeludupan beras Vietnam senilai 122,5 miliar pada 2003, proyek PON Riau 2012, serta sengketa pemilihan kepala daerah di tahun 2013 yang juga menyeret mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Namun tidak ada satu pun dari kasus- kasus tersebut yang berakhir dengan ditemukannya keterlibatan Novanto, hanya sanksi teguran yang satu-satunya dia dapat. Maka kemudian segelintir orang mencapnya sebagai “The Untouchable” yang lihai berkelit dari setiap persoalan yang menerpanya.

Bukan rahasia lagi, Setya Novanto sangat akrab dengan deretan penguasa. Ia juga memiliki andil saat pengangkatan Jokowi menjadi presiden. Atas usahanya pun Golkar bersedia bergabung untuk mendukung Jokowi. Melihat hal itu, maka ada kemungkinan hukum ini akan tebang pilih.

Maka saat ini setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus Mega Proyek e-KTP, kami menekankan adanya sikap yang tegas agar kasus ini selesai secara tuntas secepat mungkin. Hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Kami menuntut agar KPK bertindak tegas tanpa pandang bulu. Dan kami juga menuntut agar semua kasus mega korupsi diselesaikan secepatnya seperti kasus BLBI, Century, Sumber Waras,  dan lain-lain.

Miqdad Ramadhan
Ketua BEM UNJ 2017
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==