KPK VS Pansus Hak Angket: Sah atau Tidak Sah?

Gedung KPK / Dok. KPK


Oleh:
Sukardi

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unmul


Setelah melalui beberapa proses dalam bagian sandiwara Pansus (Panitia Khusus) Hak angket KPK resmi tebentuk saat rapat paripurna pada  30/5/2017. Sejumlah  fraksi kemudian menempatkan perwakilan mereka dalam pansus tersebut. Mereka adalah fraksi PDIP, PPP, Nasdem, Hanura dan Golkar , PAN. Banyaknya anggota DPR yang namanya disebut oleh media nasional, semua orang mengatakan bahwa terbentuknya Pansus Hak angket KPK ini tak bisa dilepaskan dari kasus korupsi e-KTP yang melibatkan para anggota DPR itu sendiri.

Para anggota dewan mulia yang namanya disebut itu bak kebakaran jenggot untuk secepatnya menggelar Hak angket KPK ini. Hasrat mereka semakin memuncak tatkala Amien Rais mendatangi Senayan untuk mendukung DPR agar segera menggulirkan Hak angket KPK ini. Lantas kita bertanya, apa tujuan sebenarnya Hak angket KPK ini digulirkan? Apalagi terkait untuk membuka BAP (Berita Acara Pemeriksaan) anggota DPR, Miryam S Haryani, dimana nama mereka turut disebut mendapat kucuran dana terkait proyek e-KTP ini.

Sepertinya “virus kerancuan” menerpa para anggota Senayan ini. Hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR, yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dlam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tata cara dan ketentuan mengenai penyelenggaraan Hak angket ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Paragraf 2 hak angket, pasal 199 sampai dengan pasal 208. Virus kerancuan  yang melanda warga Senayan ini dapat saya jabarkan sebagai berikut.

Pertama, Penafsiran keberadaan KPK.

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya  KPK bukanlah lembaga pemerintahan, tetapi adalah lembaga hukum yang sejajar dan dapat bekerja sama dengan lembaga Kepolisian maupun lembaga Kejaksaan.Artinya Hak angket KPK ini jelas salah alamat, seperti halnya Alamat palsunya Ayu Tingting! Hak angket itu dipakai untuk menguji kebijakan pemerintah, bukan untuk menguji kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekiranya ada yang salah dengan para penyidik KPK, anggota DPR bisa saja mengadukan aparat KPK tersebut ke polisi. Bukankah ketua KPK juga ada yang dipenjarakan? Jadi anggota DPR penggagas Hak angket tidak usah terlalu lebay dengan mendramatisir bahwa KPK terlampau over power sehingga harus selalu diawasi oleh DPR!

Kedua, Kasus Korupsi e-KTP.

Kasus Korupsi e-KTP adalah kasus kriminal biasa yang dilakukan secara berjamaah, dan lazim dilakukan di negeri ini. Jangan karena nama mereka disebut-sebut dalam kasus ini, para aggota dewan tersebut lalu berusaha mendramatisir agar kasus ini dianggap sangat penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cara dmikian, oknum dewan tersebut berusaha menggiring kasus ini dari ranah hukum ke ranah politik! Sebaiknya kita biarkan saja aparat penegak hukum menyelesaikan perkara ini di pengadilan secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak manapun!


Ketiga, Penafsiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 MD3 mengenai Hak angket.

Proses pembentukan pansus Hak angket ini sejak awal sudah menimbulkan polemik di tubuh DPR sendiri. Tidak semua anggota dewan menyetujui Hak angket KPK. Aksi protes dan Walk outkemudian menandai pembentukan pansus Hak angket ini. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) pasal 199 sudah sangat jelas mengatur tata cara pembentukan Hak angket ini. Jadi Fahri Hamzah dan kawan-kawannya tidak boleh sembarangan menafsirkan sendiri sesuka hati mereka prosedur pengajuan Hak angket KPK ini. Wlaupun lembaga DPR itu adalah lembaga politik, tetapi tata cara kerja mereka tidak boleh terlepas dari aspek hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika nantinya prosedur pengajuan Hak angket KPK ini terbukti tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, penggagas Hak angket KPK ini dapat diajukan ke Mahkama Kehormatan Dewan DPR terkait pelanggaran kode etik DPR RI Tahun 2015.

APAKAH KPK BISA DI KENAKAN HAK ANGKET ?
Yuk kita bahas satu persatu biar gak salah kaprah dan gak bikin malu 

Apakah KPK adalah Pemerintah?
BUKAN !! KPK BUKAN PEMERINTAH

Apakah KPK Lembaga Negara ?
YA !! KPK ADALAH LEMBAGA NEGARA

Apa yang membuktikan bahwa KPK bukan Pemerintah tapi lembaga negara?

Pertama: Pasal 3 UU 30 tahun 2002 
KPK adalah lmbaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independent dan bebas dari kekuasaan manapun

Kedua: Tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinan KPK tidak dilakukan oleh Eksekutif tapi melalui Panitia Seleksi yang kemudian di putuskan oleh DPR dan dilantik oleh Presiden. Presiden hanya Melantik siapa yang diputuskan oleh DPR dari nama2 yg diseleksi Pansel.

Ketiga: Peran Presiden sebagai Eksekutif terhadap KPK hanya dalam membentuk Pansel, Prosesi Pelantikan, Pengangkatan dan pemberhentian Sekjen dan Pemberhentian pimpinan KPK jika meninggal atau jadi tersangka pidana. 

Ke empat: Presiden tidak bisa memberhentikan dan atau memindah mindahkan pejabat KPK ke jabatan lain baik itu di internal KPK maupun di luar KPK. Jika KPK merupakan bagian dari Pemerintah maka Presiden / Pemerintah bisa memberhentikan dan memindahkan pejabat KPK kapanpun jika di inginkan.

Ke lima: Pada pasal 20 UU 30 tahun 2002 disebutkan bahwa KPK bertanggung jawab pada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala pada Presiden, DPR dan BPK.

Dari pasal tersebut maka jelas KPK tidak memiliki tanggung jawab kepada Presiden, DPR dan BPK selain hanya memberi laporan berkala.

Jika KPK bukan Pemerintah apakah KPK bisa menjadi Objek Hak Angket?
JELAS TIDAK BISA !!

Kenapa KPK tidak bisa menjadi objek Hak Angket ?
Dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 di jelaskan bahwa Hak Angket adalah : 
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang  atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,  dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Biar paham nya utuh sebaiknya kalau baca UU baiknya jangan hanya baca pasal pasal dalam batang tubuh UU tapi juga baca Penjelasan Pasal dari UU tersebut. Begini Penjelasannya : Pelaksanaan suatu Undang undang dan / atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dari penjelasan pasal tersebut maka objek dari hak Angket adalah : "Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Diluar dari lembaga lembaga tersebut di atas maka ia tidak dapat menjadi objek Hak Angket.

Apakah KPK merupakan lembaga Pemerintah Non Kementrian?
BUKAN! KPK BUKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN.
Lembaga Pemerintah Non Kementrian adalah lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikanya.

Dasar hukum dan Penjelasan tentang LPNK dapat di baca di Kepres 103 tahun 2001, Perpres 145 tahun 2015 dan UU 39 tahun 2008.

Kesimpulan:
Dengan demikian jelas bahwa karena KPK bukan Pemerintah maupun Lembaga Pemerintah maka KPK bukan Objek dari Hak Angket.

Adapun pernyataan sikap kami:
- Bubarkan Pansus Hak Angket KPK yang secara  jelas tidak sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 MD3 mengenai Hak angket.
- Mendesak Pimpinan Partai Politik untuk menarik anggotanya dari Pansus Hak Angket tersebut.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja KPK bukan  untuk di intervensi.


Nah sekarang kita tanyakan saja kepada para anggota dewan yang mulia itu. mereka ingin membantu proses penegakan hukum atau malah justru ingin menghambat proses penegakan hukum itu sendiri

Hidup Mahasiswa !
Hidup Rakyat Indonesia !

Salam Bravo,
Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FEB Unmul

loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==