Jokowi 2019, Golkar Pasca “Gus” Novanto

(Setya Novanto/Net)


Oleh :
Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Penetapan “Gus” Novanto –nama panggilan baru dari Agung Laksono, setelah Novanto resmi jadi anggota NU–selain cukup mengagetkan, juga menimbulkan berbagai spekulasi.

Mulai dari yang ringan dan lucu seputar mistik, sampai yang serius, soal politik dan pertarungan kekuasaan (power game).

Bagi yang senang mistik, penetapan Novanto sebagai tersangka pada tanggal 17-7-2017 menimbulkan tafsir tersendiri. Biasanya KPK menetapkan seorang tersangka, apalagi yang kelas kakap, pada hari Jumat. Di kalangan media disebut sebagai “Jumat Keramat”.

Untuk kasus Novanto, KPK mengumumkan penetapan sebagai tersangka, pada hari Senin, dengan angka “cantik” Triple 7. Jadi mudah diingat. Belum lama berselang waralaba ritel 7 Eleven juga menyatakan diri bangkrut dan menutup ratusan gerainya. Jadi angka 7 saat ini diyakini sebagai angka sial.

Ada juga yang menyebut angka 7 bentuknya mirip sabit, arit (Jawa), sebuah senjata yang efektif untuk membabat lawan-lawan politik KPK. Kebetulan DPR yang dipimpin oleh Novanto sedang berseteru dengan KPK lewat hak angket.

Coba cek di sosial media, tafsirnya bisa macam-macam. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah ‘otak-atik gathuk’. Mencocok-cocokkan yang benar-benar cocok, tapi kebanyakan mencocok-cocokkan yang tidak cocok.

Di luar soal mistik, ada yang cukup serius menyoroti momen ini sebagai sebuah pertarungan politik tingkat atas dan urusannya tidak jauh-jauh dengan Pilpres 2019.

Ada yang serta merta menyebut penetapan Novanto sebagai tersangka merupakan kekalahan politik kubu Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Maklumlah Novanto selama ini dikait-kaitkan dengan LBP utamanya ketika muncul kasus “Papa Minta Saham.”

Mereka kemudian berharap LBP segera membalas dendam dengan penetapan sejumlah tokoh PDIP seperti Menkumham Jasona Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulut Olly Dondo Kambey dan Arief Wibowo yang kebetulan juga disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.

Analisis seperti ini muncul karena di kalangan masyarakat berkembang keyakinan bahwa KPK, terutama para pimpinannya, merupakan representasi dari kubu-kubu kepentingan politik yang saling menyandera.

Maklumlah penetapan pimpinan KPK proses finalnya di tangan DPR. Jadi siapapun yang terpilih tidak bisa lepas dari lobi, titipan dan kepentingan politik parpol dan kekuasaan. Begitulah fakta apa adanya.

Herannya hanya sedikit “pengamat” yang mengaitkan dengan Jokowi dan kepentingan politik dalam Pilpres 2019. Kalau toh ada, justru mengaitkan dengan kekalahan kubu Jokowi. Golkar di bawah Novanto telah menjadi partai pendukung utama Jokowi. Bukan PDIP.

Pertanyaannya bila Golkar di bawah Novanto telah menjadi partai utama pendukung Jokowi, mengapa Novanto “dibiarkan” menjadi tersangka?

Ada dua “keuntungan” yang akan diperoleh Jokowi dengan penetapan Novanto sebagai tersangka dan kemudian disusul penggantiannya sebagai Ketua Umum Golkar.

Pertama. citra Jokowi sebagai Presiden yang anti korupsi tetap terjaga.

Kedua, Golkar bisa direvitalisasi dan “dibersihkan” dari citra sebagai partai koruptor dan bisa menjadi kendaraan politik bagi Jokowi.

Tugas Novanto sudah selesai

Dari berbagai survei yang serius maupun yang tidak, yang pesanan maupun bukan pesanan, Jokowi tetap merupakan kandidat paling kuat untuk Pilpres 2019. Hanya saja angka elektabilitasnya yang riil, berkisar di angka 30-an persen. Elektabilitas yang sangat rendah untuk seorang ‘incumbent’.

Jokowi sangat kuat di kalangan pemilih pedesaan dengan tingkat ekonomi rendah. Sementara di perkotaan, terutama di kalangan pemilih muslim, muda dan terdidik, suaranya banyak tergerus setelah Pilkada DKI dan Aksi Bela Islam. Pasca terbitnya Perppu Ormas, suara Jokowi di kalangan aktivis demokrasi dan HAM suara Jokowi juga tergerus secara signifikan.

Untuk mengamankan suaranya di kalangan perkotaan yang kritis, Jokowi harus bisa membalikkan situasi dengan sebuah isu, agenda politik yang punya _magnitude_ sangat kuat. Isu itu adalah pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.

Bila Novanto tidak segera menjadi tersangka, padahal keterlibatannya di proyek e-KTP sudah mulai terang benderang, maka itu akan menjadi beban (liabilitas) politik yang kian memberatkan neraca timbangan politik Jokowi, sekaligus Golkar.

Novanto bagaimanapun diasosiasikan oleh publik merupakan orang Jokowi. Bila Novanto dibiarkan bebas melenggang, maka orang akan sangat mudah mengaitkan dengan adanya “perlindungan” dari Jokowi.

Novanto juga sudah berkali-kali disebut dalam berbagai kasus. Mulai dari skandal Cessie Bank Bali, Impor beras dari Vietnam, proyek PON Riau, Papa Minta Saham dan kini proyek e-KTP.

Bila tidak menjadi tersangka dampaknya akan buruk buat Jokowi dan juga KPK.

Dengan begitu dari sisi Jokowi, tugas Novanto mengamankan Golkar sudah selesai. Sudah waktunya dia dilepas, agar tidak mengganggu perjalanan Jokowi menuju Pilpres 2019.

Posisi Novanto saat ini kira-kira sama dengan Ahok yang juga “dilepas” oleh Jokowi karena menjadi beban politik.

Mengamankan Golkar

Golkar bagaimanapun saat ini adalah satu-satunya “kendaraan” politik yang sudah pasti tersedia bagi Jokowi untuk maju Pilpres 2019.

Ketika Novanto menjadi Ketua Umum, Golkar menjadi parpol pertama yang secara resmi menyatakan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Berbagai spanduk dan baliho Golkar di seluruh Indonesia diharuskan memasang foto Jokowi.

Golkar “mencuri di tikungan” yang menyebabkan langkah politik PDIP menjadi serba salah. Sebagai partai utama pengusung Jokowi pada Pilpres 2014, posisi PDIP dalam pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019 sampai saat ini belum jelas. Masih ada tarik menarik kepentingan, utamanya berkaitan dengan posisi politik trah Soekarno.

Jokowi sangat memahami tiket politiknya dari PDIP belum pasti aman. Karenanya dia butuh partai politik yang pasti bisa menjadi kendaraan politiknya, baik dari sisi perolehan suara, maupun kepastian dukungan.

Dukungan parpol menjadi krusial dengan kemungkinan adanya persyaratan ‘Presidential threshold’ 20%.

Diantara sekian partai pendukungnya –di luar PDIP–Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB, hanya Golkar yang memenuhi syarat dan hampir pasti bisa dia amankan.

Nasdem dan Hanura suaranya sangat kecil. Sementara PPP dan PKB berkaca dari Pilkada DKI, sempat melarikan dukungannya ke kubu SBY dengan mendukung pasangan Agus-Silvy.

Dengan menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, peluang Novanto untuk tetap memimpin Golkar, atau kembali menjadi Ketua DPR seperti pada kasus “Papa Minta Saham” menjadi tertutup.

Tugas Jokowi kini tinggal mencari siapa yang akan menjadi Ketua DPR menggantikan Novanto dan siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Dua-duanya harus dipastikan aman dan bisa mengamankan Jokowi.

Ada dua kubu yang cukup kuat di Golkar, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Jusuf Kalla. Di luar itu ada juga kubu Agung Laksono.

Ketiga kubu tersebut pastilah bukan pilihan yang aman bagi Jokowi. Dia harus mencari figur yang tidak terafiliasi dengan ketiga kubu tersebut dan sebaliknya harus punya ketergantungan yang kuat kepadanya.

Dengan kalkulasi semacam itu pilihan yang paling masuk akal adalah pada sosok Airlangga Hartarto yang kini menjadi Menteri Perindustrian. Sebagai anggota kabinet Airlangga bisa disebut sebagai “orang” Jokowi.

Kita tinggal menunggu apakah gelombang tinggi dari KPK menjadi tsunami yang menghancurkan kepentingan Jokowi. Atau sebaliknya menjadi gelombang yang bisa digunakan Jokowi untuk berselancar dan bermain-main di tengah ombak.

Jangan pernah memandang remeh Jokowi. Di balik wajahnya yang lugu, bersahabat, bahkan ada yang meledeknya “ndeso”, Jokowi adalah seorang politisi ulung.

Perjalanan politiknya dari seorang Walikota Solo, kemudian dalam waktu singkat membawa Jokowi menjadi Gubernur DKI dan kemudian Presiden RI adalah wajah sesungguhnya dari Jokowi. WHATCH THIS MAN! End
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==