IMM: Dana Haji Bukan Untuk Pembangunan Infrastruktur

Kadarisman Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman


Mahasiswa News | Di tengah hiruk-pikuk penyudutan umat Islam akhir-akhir ini, Diam-diam Pemerintah melirik dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Diketahui dana tersebut sudah mencapai 97 Triliun dan kemungkinan akan meningkat 100 Triliun tahun depannya, dana itu terdiri dari Setoran jamaah haji dan Dana abadi umat.

Rencana Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur itu sangat tidak tepat dan kurang bijak.

Hal tersebut juga sangat tidak sesuai dengan niat para jamaah haji yang menyetorkan uangnya.

“Pemerintah perlu mengetahui niat para jamaah haji dan tahu bagaimana jerih payah dikumpulkannya uang tersebut, ada yang bekerja siang dan malam, ada yang menjual sawah, kebun, tanah dan lain-lain dengan semata-mata niat menunaikan rukun Islam yang ke-5 bukan untuk membangun jalanan atau pelabuhan”, ujar Kadarisman Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman dalam keterangannya pada redaksi, Minggu (30/07).

Sebelumnya, Anggita Abimayu selaku anggota Badan Pengelolah Dana Haji menyatakan Siap menjalankan Instruksi presiden untuk mempergunakan 80% dana haji untuk pembangunan infrastruktur, seusai dilantik beberapa waktu lalu.

Instruksi tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa APBN sudah tidak mampu menanggung & membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini.

“Meskipun diperuntukan kepada proyek-proyek yang beresiko kecil, tetaplah kurang bijak jika niat pemerintah itu dilaksanakan”, tegas pria asal Sultra ini.

Menurutnya, Dana tersebut lebih efektif dipergunakan untuk membangun sarana prasana yang bisa menunjang dan mempermudah para jamaah haji ketika menunaikan ibadah Haji di tanah suci.

“Bisa juga dijadikan modal untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam, jika memang dana itu ingin digunakan”, ungkap Kadarisman.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, dana haji adalah dana Ummat bukan dana pemerintah hingga pengunaannya harus prudent dan hati-hati. (ka)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==