GNPF MUI dan Taktik ‘Bad Cop, Good Cop’ Presiden Jokowi?

Foto : setkab



Oleh :
Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Benarkah Presiden Jokowi serius dan tulus ingin memperbaiki relasi dengan umat Islam, atau pertemuannya degan GNPF sebuah taktik bad cop, good cop dengan tujuan memecah belah umat?
====================

Bagaimana relasi antara rezim Jokowi dengan umat Islam? Hal itu mulai sedikit terkuak dalam ‘open house’ lebaran pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden Jokowi.

Melalui silaturahim tersebut terungkap bahwa Jokowi –setidaknya begitu pengakuannya– tidak pernah memusuhi ulama, apalagi umat Islam.

Kepada para pimpinan GNPF Jokowi mengatakan sangat senang dan bahkan sering bertemu ulama, karena para ulama “berani menegurnya.”

Jokowi juga menyatakan dia tidak pernah memerintahkan mencoret nama-nama pimpinan GNPF dalam berbagai pertemuan antara Presiden dengan ulama di Istana.

Pernyataan Presiden ini ada baiknya kita sikapi dengan ‘positive thinking, khusnudzon’ diiringi dengan sikap waspada, sampai waktu kemudian menunjukkan sebaliknya.

Presiden bukanlah seorang manusia biasa, dia juga seorang kepala negara. Kalau pernyataannya kita ragukan, siapa lagi di negara ini yang bisa kita percaya?

Masalahnya seperti yang dikatakan oleh Ketua GNPF Ustad Bachtiar Nasir (UBN), setidaknya dua kali dia mendapat informasi, namanya dicoret dari daftar para ulama dan tokoh agama yang akan bertemu Jokowi.

Dalam Aksi 411 Jokowi menghindar bertemu. Begitu juga dalam Aksi 212, kendati sama-sama hadir di Monas, namun tidak ada komunikasi.

Jadi tidak salah bila muncul kesan yang kuat di kalangan umat, pemerintahan Jokowi adalah rezim yang memusuhi umat Islam.

Kalau toh Jokowi bersahabat dengan umat, hanya dari kalangan kelompok Islam atau organisasi tertentu saja.

Sementara pada kelompok yang kritis, terutama kubu GNPF, pemerintah mengambil sikap keras dan represif. Mulai dari sekedar framing, labeling sampai tuduhan makar dan mencari-cari kesalahan para ulama.

Penahanan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khattath dan penetapan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab sebagai tersangka adalah salah satu indikasinya.

Ustad Bachtiar Nasir bersama Ustad Adnin Arnas juga pernah terseret kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena pengumpulan dana sumbangan untuk Aksi 411 melalui rekening yayasan.

Umat Islam juga dipojokkan dengan berbagai isu yang kesannya dicari-cari, mulai dari intoleransi, anti NKRI sampai persekusi.

Istilah persekusi yang tak jelas juntrungannya itu muncul dan sangat dipaksakan. Namanya barang tidak jelas, akhirnya ‘agenda setting’ persekusi itu juga menghilang sendiri.

Sebaliknya terhadap aksi-aksi kelompok pendukung Ahok, kerusuhan di Tolikara, Pontianak dan Minahasa, aparat kepolisian terkesan sangat lemah dan tidak bertindak apa-apa. Presiden seperti ikut memberikan pembenaran dengan antara lain menerima mereka di Istana.

Secara nalar sehat demokrasi, sikap pemerintahan Jokowi ini sulit dipahami. Bagaimana mungkin seorang politisi memusuhi mayoritas pemilihnya?

Penjelasan yang paling mudah dan masuk akal, pemerintahan Jokowi terjangkiti penyakit Islam phobia. Namanya orang sakit, nalarnya tentu saja tidak berjalan.

Siapa sesungguhnya yang berkuasa di negeri ini?

Penjelasan Jokowi kepada pimpinan GNPF merupakan indikasi adanya persoalan serius di internal pemerintah.

Jokowi tampaknya hingga saat ini belum berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan. Sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara, dia masih harus berbagi peran dan kekuasaan. Rumor itu selama ini berhembus sangat kuat dan sekarang menjadi mendapat pembenaran.

Soal Presiden yang tidak pernah atau tidak tahu ada ulama yang akan bertemu dengannya namanya dicoret entah oleh siapa, jangan pernah dianggap sepele. Hal itu menunjukkan bahwa ada orang, atau kelompok di sekitar Presiden yang bermain, memanfaatkan kekuasaan, tanpa perintah dan sepengetahuan Presiden.

Yang lebih menyedihkan bila mereka ini lebih berkuasa, atau setidaknya merasa lebih berkuasa dibandingkan Presiden.

Soal itu sangat berbahaya dan bisa dianggap sebagai penyelewengan, pemanfaatan mandat kekuasaan seorang Presiden.

Dengan terungkapnya fakta tersebut wajar bila kemudian jadi banyak yang bertanya-tanya. “Siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini?”

Mandat dari rakyat sudah sangat tegas. Pilpres 2014 rakyat mempercayakan kekuasaan negara ini ke tangan Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Bukan para pimpinan partai pendukung dan pengusung, bukan para pejabat tinggi yang diangkat oleh Presiden dan tentu saja bukan para konglomerat yang menjadi penyandang dana ketika kampanye pilpres.

Secara tegas Presiden dan Wakil Presiden disumpah untuk mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada pemilih atau pendukungnya.

Lantas apa kesimpulan kita dengan bertemunya Jokowi dan GNPF? Jokowi agaknya sedang menjalankan bidak catur politik dengan dua tujuan secara simultan.

Pertama, memberi signal kepada kelompok-kelompok kepentingan di sekitarnya, bahwa langkah mereka menyudutkan umat Islam yang nota bene pemilih terbesar, sangat merugikan.

Kedua, Jokowi cuci tangan sekaligus berusaha merangkul dan meraih kembali simpati umat Islam.

Dua hal tersebut sesungguhnya bisa diselesaikan oleh Jokowi sekaligus dengan satu langkah saja, yakni mengakhiri aksi-aksi diskriminatif terhadap umat Islam dan mengakhiri “kriminalisasi” terhadap para ulama.

Cara “mudah” tersebut hanya bisa dilakukan Jokowi bila Jokowi sudah berhasil, atau setidaknya berniat dan mau melakukan konsolidasi kekuasaan. Sebagai Presiden dia mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukannya.

Presiden harus berani bersikap tegas kepada para penguasa bayangan, dan menyingkirkan para pembantunya yang bermain di pintu belakang.

Bad cop dan good cop

Semua analisis di atas berlaku bila kita menggunakan cara pandang yang positif, khusnudzon.

Di luar itu kita perlu juga tetap mempertahankan sikap waspada. Ada yang menduga Jokowi sedang menjalankan skenario atau taktik dalam negoisasi dengan bermain peran “polisi buruk dan polisi baik.” ‘Bad cop, good cop’ Inti dari taktik ini adalah pukul dan rangkul.

Para perancang dan pemeran “polisi buruk” bekerja sekeras mungkin mendiskreditkan Islam. Skenario itulah yang kini tengah berjalan.

Umat Islam disudutkan, dibuat marah, kesal dan akhirnya ketakutan. Nah pada saat itulah muncul “polisi baik” yang merangkul dan mengayomi. Targetnya sang korban merasa nyaman, terayomi dan mendapat “pelindung.” Setelah itu negosiasi dapat berjalan mulus, sesuai agenda.

Pemeran ‘good cop’  siapa lagi yang paling tepat dan sempurna kalau bukan Jokowi sang Presiden. Tampilannya yang sederhana, bersahabat, tidak mengancam, memenuhi semua persyaratan.

Kewaspadaan atau tepatnya kecurigaan itulah yang dikembangkan oleh sebagian umat Islam yang skeptis, kritis dan menolak keras pertemuan Presiden dengan GNPF.

Kelompok ini khawatir bila pertemuan tersebut hanya strategi Jokowi merangkul dan kemudian melakukan kooptasi terhadap GNPF. Targetnya memecah belah soliditas umat.

Berbagai reaksi yang muncul termasuk munculnya Resolusi Yogyakarta yang digagas oleh Presidium Alumni 212 menunjukkan dalam batas-batas tertentu, sudah mulai muncul adanya perbedaan dalam penyikapan. Bila salah mengelolanya, bisa saja muncul perpecahan.

Kemampuan Jokowi melakukan taktik dan strategi pecah belah dan kooptasi, pukul dan rangkul sudah cukup terbukti.

Dia berhasil memecah Koalisi Merah Putih (KMP) dan mengakuisisi partai-partai penentangnya, seperti Golkar, PPP dan PAN.

Prabowo rival berat Jokowi dalam Pilpres 2014 juga berhasil dia rangkul. Melalui diplomasi menunggang kuda di Bukit Hambalang, Prabowo kemudian menjadi “mitra” oposisi.

Hanya dalam hubungannya dengan SBY langkah Jokowi, tidak berlangsung mulus. Dia hanya memukul, tapi tidak merangkul. Itupun masalahnya bukan pada Jokowi pribadi.

Dalam bahasa SBY ada “orang dekat” Jokowi yang menghalangi. Apakah orang-orang yang dimaksud SBY sama dengan orang yang mencoret nama Bachtiar Nasir?

Tetap bersatu, rapatkan barisan

Jika kita cermati setidaknya ada tiga varian opsi dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan Jokowi.

Pertama, Belajar dari kasus pecahnya KMP Adanya kepentingan politik dan motif kekuasaan adalah kunci keberhasilan pemerintahan Jokowi melakukan penetrasi dan kemudian kooptasi.

Kedua, Kita juga bisa belajar dari kasus Prabowo dan Gerindra kendati dekat, tapi tetap berjarak dan tidak tergoda masuk dalam kekuasaan.

Ketiga Cara yang ditempuh PKS dengan menjadi oposisi murni dan tetap bertahan di luar kekuasaan.

Tentu ada risiko yang harus dibayar dengan berbagai pilihan-pilihan tersebut. GNPF bisa memilih opsi pertama, atau opsi kedua.

Pilihan pertama, bertemu, dekat dan kemudian dikooptasi oleh kekuasaan dengan risiko ditinggalkan umat. Atau pola Prabowo dan Gerindra yang dekat, tapi tetap berjarak. Bisa tetap berkomunikasi, namun bila diperlukan tetap bisa melakukan konfrontasi, seperti pada Pilkada DKI.

Kendati begitu harus tetap ada yang memilih dan menjaga opsi ketiga. Peran ini bisa dimainkan oleh Presidium Alumni 212 atau elemen lain yang harus terus menjaga sikap kritis terhadap pemerintah.

Belajar dari apa yang dilakukan oleh Gerindra dan PKS, keduanya bisa saling melengkapi. Cara boleh berbeda, tujuannya tetap sama.

Kuncinya tetap bersatu, meluruskan niat, merapatkan barisan, dan tidak mudah tergoda kekuasaan. End
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==