BEM Unmul: Copot Ketua DPR RI yang ditetapkan sebagai Tersangka

Ketua DPR Setya Novanto 


Mahasiswa News | Tepat di 1000 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebobrokan negeri ini semakin jelas, Ketua DPR RI resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat skandal mega korupsi E-KTP yang notabene adalah kebutuhan rakyat.

Jelas, hari ini rakyat meminta untuk DPR RI segera mencopot setya novanto menjadi ketua DPR RI yang telah merugikan negara dan tidak becus dalam mengemban amanah rakyat.

BEM KM Unmul mengapresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada 17 Juli 2017.

Penetapan tersangka dilakukan, setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dalam benang kusut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Setya Novanto telah merugikan negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Atas perbuatannya, Setya Novanto terjerat melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kami melihat bahwa penetapan tersangka tersebut menjadi tamparan keras buat DPR RI, karena telah menyalahgunakan jabatan sebagai memuluskan kekuasaan. Setya novanto terbukti memuluskan tahapan perencanaan, hingga pelaksanaan proyek e-KTP berjalan, sesuai dengan peran yang dipaparkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. 

Dengan kasus ini, BEM KM Unmul menyatakan sikap tegas:

1. Menuntut Ketua DPR RI Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.

2. Menuntut DPR RI untuk menghentikan pansus angket KPK sebab sarat kepentingan politik. 

3. Menuntut DPR RI untuk segera berbenah sebab tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR RI semakin rendah. 

4. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mendukung langkah KPK dalam membongkar kasus E-KTP.

5. Mendesak KPK untuk konsisten dalam membongkar mega proyek E-KTP sampai akar-akarnya. 

Bangsa ini harus bersyukur mempunyai lembaga yang paling berani memberantas kerakusan para penguasa elit negeri ini yakni KPK. Selalu senantiasa dijalur yang benar untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan uang negara dari tangan kotor penguasa.

Bangsa ini pula harus prihatin melihat para penguasa elit yang selalu rakus dan serakah dengan mementingkan pribadi diatas kepentingan rakyat banyak. Korupsi sudah semakin menjadi kebiasaan yang tak kunjung hilang dari lembaga legislatif di Indonesia, yakni DPR RI. Seharusnya DPR RI yang mewakili kepentingan rakyat malah mempertontonkan "kebanggaan" menjadi tersangka kasus korupsi.

1000 hari sudah pemerintahan ini dirasakan oleh rakyat, namun banyak sekali korupsi yang terbongkar dan mengakibatkan kerugian bagi negeri ini. Memang benar adanya, rakyat sudah semakin murka dan tidak ada yang bisa diharapkan lagi oleh rakyat. Dari pihak legislatif merugikan negara dengan korupsi, dan parahnya lagi dari eksekutif pemerintahan menambah hutang negara sehingga membebankan rakyat. 

Rakyat sudah semakin sengasara atas ketidakberesan pengelola negara di negeri ini. Hanya ada dua yang bisa dilakukan yang sesuai dengan kehendak rakyat, pertama untuk segera mencopot Setya Novanto sabagai ketua DPR RI dan tangkap tikus berdasi yang masih berkeliaran membawa uang rakyat

"Uang adalah segalanya. Itulah ungkapan yang pantas diucapkan melihat realitas yang terjadi dalam carut marut kasus E-KTP Karena selain proyek besar tentu banyak uangnya, kasus ini pun merupakan cerminan pemimpin terburuk dalam  berkuasa dan jelas sangat sarat kepentingan politis"

Salam,
Freijae Rakasiwi
Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017

Samarinda, 18 Juli 2017
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==