"Jangan Diberi Kesempatan Blok Mahakam Dikelola Oleh Asing!"

Blok Mahakam | Foto: Google


Oleh:
Freijae Rakasiwi
(Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017)

Mahasiswa News | Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di tanah negeri ini. Bahkan sudah tertuang dalam UUD 1945.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah bahkan bisa membuat rakyat sejahtera jika dikelola secara bijak sesuai amanat UUD 1945. Permasalahannya ialah hari ini Indonesia sudah merdeka namun didalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia belum dikatakan merdeka karena takut dengan pihak asing dan aseng.

Rakyat merupakan pemilik sumber daya alam. Wajib hukumnya merasakan hasilnya untuk kemakmurannya hidup di Indonesia, namun faktanya sekarang rakyat harus gigit jari karena hasilnya dirasakan oleh asing.

Sangat lucu rasanya dengan banyaknya energi yang terkandung di dalam negeri tidak bisa memakmurkan rakyat yang hari ini sedang menjerit dalam pusaran ekonomi Indonesia. Sebagian besar SDA dikuasai oleh pihak asing dan dana bagi hasilnya tak sesuai dengan apa yang telah dikeruk habis oleh perusahaan yang  mementingkan kepentingan pribadi dengan mengelabui pemerintah Indonesia.

Tentu hal ini dalam pengelolaan migas yang merupakan energi terbesar dimiliki Indonesia dan salah satunya adalah pengelolaan Blok Mahakam. Kontrak pihak asing yaitu Total yang sudah habis pada maret 2017, ini merupakan momentum jangan ada lagi pihak asing mengelola aset dalam negeri.

Blok mahakam harus dikembalikan kepada negara yaitu mendelegasikan penguasaan kekayaan alam tersebut kepada BUMN, yaitu Pertamina agar dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat dan demi kemaslahatan rakyat. Mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam kepada negara, artinya apa harus segera menutup ruang dengan Total dan Inpex dalam mengelola Blok Mahakam.

Kemudian, pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk mengelola 100% Blok Mahakam, karena pihak Pertamina sudah menyanggupi dalam hal pengelolaan. Dengan pengelolaannya secara mandiri, negara tidak hanya mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan migas dapat masuk ke kas negara. Bonusnya, aset dan leverage pertamina pun akan meningkat sehingga akan lebih berkemampuan mewujudkan ketahanan energi nasional. Jelas, ini akan melecutkan semangat untuk melakukan nasioanalisasi aset untuk kesejahteraan rakyat dengan berdaulat dalam energi.

Dengan mengelola blok mahakam, potensi keuntungan yang dapat diraih hingga cadangan habis sebesar Rp 170 Triliun - Rp. 200 Triliun. Sehingga leverage korporasi pun akan ikut meningkat. Pertamina sangat potensial untuk tumbuh lebih besar dan diakui pula secara global, sehingga dapat menyandang predikat wolrd class company.

Pertamina sebagai BUMN migas memiliki hak untuk mengelola Blok Mahakam. Kepemilikan atas SDA sudah jelas diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dan seusai dengan amanat konstitusi. Ada berbagai alasan kenapa harus pertamina yang mengelola blok mahakam. Pertama, jelas menjalankan amanat konstitusi. Kedua, Karena penguasaan Blok Mahakam untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Ketiga, karena cadangan Blok Mahakam sangat besar sehingga meningkatkan keuntungan, aset dan leverage perusahaan. Keempat, karena menjadi pengendali operasi, maka terbuka kesempatan bagi SDM untuk meningkatkan kemampuan. Kelima, untuk meningkatkan taraf kelas pertamina untuk percepatan menjadi perusahaan kelas dunia. Terakhir, Indonesia harus berani mengambil sikap tegas dengan mengelola Blok Mahakam dan memutus kontrak dengan asing untuk kesejahteraan rakyat. 

Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina akan meningkatkan dominasi BUMN untuk penguasaan migas didalam negeri, dan akan diperhitungkan dan berkembang ke luar negeri. Jelas, ini akan menghilangkan ketergantungan pada pihak asing dan secara bersamaan akan memperkokoh ketahanan dan kedaulatan energi.

Jelas, tidak ada tawar menawar lagi untuk permasalahan ini, nasionalisasi harga mati!

Tidak ada ruang bagi pihak asing, jika ada 1% pun untuk asing, maka segeralah turun dari jabatan Presiden Bapak Joko Widodo karena telah gagal mengelola kedaulatan energi untuk rakyat.

Kedaulatan energi untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kaum pemodal besar.
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==