IMM Curiga KPK ‘Masuk Angin’ Di Kasus Korupsi BLBI, E-KTP, Sumber Waras dan Reklamasi

IMM Curiga KPK ‘Masuk Angin’ Di Kasus Korupsi BLBI, E-KTP, Sumber Waras dan Reklamasi 


Mahasiswa News | Tindakan yang tengah dipertontonkan oleh salah seorang oknum Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dengan tendensius mencatut organisasi Muhammadiyah dan nama M. AMIEN RAIS dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang pengadilan tipikor.

Terkait korupsi alat-alat kesehatan yang menyeret nama mantan menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (SPS). Oknum jaksa KPK telah mencederai Hak Asasi dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Patut diduga dengan kuat bahwa itu adalah sebuah langkah untuk mengkriminalisasi seseorang dan upaya pembunuhan karakter”, ujar Muhammad Solihin S, S.H., MH, Ketua DPP IMM Bidang Hikmah dalam keterangannya beberapa saat lalu, Jumat (9/6/2017).

Menurut Solihin, Seorang jaksa harusnya menjaga wibawa instansinya, tidak cenderung menjadikan lembaga hukum seperti partai politik yang mengedepankan ambisi daripada fakta hukum yang sesungguhnya.

Pencatutan nama Muhammad Amien Rais adalah awal mula kekuasaan untuk mengawasi dan menyadap yang bersangkutan sehingga setiap kegiatan kesehariannya diintai, dengan dasar ada dugaan uang yang mengalir sebagai mana yang disebutkan dalam tuntutan jaksa KPK.

Upaya mengkriminalisasi tokoh bangsa dengan tudingan menerima aliran dana korupsi sangatlah tidak elok. Sedangkan kasus korupsi kelas kakap malah diacuhkan. Kasus Hambalang, kasus BLBI, kasus RS Sumber Waras, century, kasus Reklamasi di teluk Utara Jakarta tidak tersentuh sama sekali.

“Maka jangan salahkan Rakyat Indonesia jika mulai menaruh kecurigaan pada Pejabat KPK. Kami tidak anti hukum, justru kami adalah organisasi yang setia mendorong penegakan hukum. Anehnya, Kasus E-KTP yang menyeret nama Ketua DPR RI, Ketua KPK, dan beberapa pengusaha Naga tidak jelas kelanjutannya”, sebut Solihin.

Dia menambahkan, Begitupun BLBI yang merugikan negara Triliyunan Rupiah. Ketika perwakilan Pak Amien Rais didampingi oleh DPP IMM mendatangi KPK meminta penjelasan dan tabayyun terhadap pencatutan nama tersebut.

Pihak KPK justru memperlihatkan ketidakkonsistenannya dengan mengatakan bahwa Pak Amien Rais tidak ada kaitanya dengan kasus Pengadaan Alat Kesehatan Tersebut.

Sementara namanya yang dicatutkan dalam dakwaan jaksa itu tidak mereka klarifikasi, dampaknya bagi pribadi dan martabat Bapak Reformasi akan sangat besar.

Tindakan KPK yang mengindikasikan adanya manuver politik dalam menangani kasus semakin jelas dengan ketidakkonsistenannya dalam pengaitan nama Muhammad Amien Rais dalam kasus Pengadaan Alat kesehatan tersebut.

Anehnya lagi, BPK sudah mengeluarkan hasil audit atas kerugian negara terhadap beberapa kasus tidak ditindaklanjuti, tutur Solihin.

Untuk itu tegas Solihin, DPP IMM Pertama, Mengecam upaya Pembunuhan Karakter terhadap Bapak Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA, dan Meminta kepada KPK untuk segera mengklarifikasi persoalan yang Melibatkan Bapak Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA.

Kedua, Mendesak KPK agar segera mengusut tuntas kasus BLBI, Reklamasi Pantai, Kasus RS. SUMBER Waras, Kasus  E-KTP dan Century. Karena telah merugikan negara dengan nilai yang besar.

Ketiga, Menolak Reklamasi, Tambang Semen di Rembang Jawa Tengah dan Tambang di Tumpang Pitu Jawa Timur

Keempat, Mengecam dan Menolak Penggusuran di Jakarta dan Karawang yang tak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kelima, Meminta Kapolri bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap aksi Mahasiswa.

Keenam, Mendesak pemerintah agar senantiasa hadir dalam menjaga hak kebutuhan dasar masyarakat, dengan tidak menaikkan harga Sembilan bahan pokok (SEMBAKO) selama bulan suci Ramadhan.

Ketujuh, Mendesak pemerintah agar menjaga stabilitas politik yang akhir-akhir ini cenderung berpotensi untuk memecah belah bangsa dan menyudutkan umat Islam dengan tudingan Radikalisme dan Terorisme. Demikian Solihin. (ka)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==