Dorong Sidang Istimewa, Presidium MRI dan Alumni 212 Bentuk Sekretariat Perjuangan Bersama

Dorong Sidang Istimewa, Presidium MRI dan Alumni 212 Bentuk Sekretariat Perjuangan Bersama


Mahasiswa News | Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) dan Presidium Alumni 212 bersepakat membentuk sekretariat perjuangan bersama. Kesepakatan ini lahir setelah keduanya mengadakan konsolidasi dalam silaturahim dan buka puasa bersama pada hari Kamis (1//6/2017) di Jakarta.

“Hasil kesepakatan yang terjadi 1 Juni 2017 ini disepakati untuk dibentuk sekretariat perjuangan bersama,” terang Ketua Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam press rilisnya.

Konsolidasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan 14 Mei 2017 di Ciseeng, Bogor antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang juga Presidium Alumni 212 dan Presidium MRI.

“Konsolidasi ini diperlukan guna membangun kekuatan aliansi Islam, nasionalis, dan kerakyatan Indonesia,” terangnya.

Meski dipelopori oleh Presidium MRI, Presidium Alumni 212 dan GNPF MUI, namun sekretariat perjungan bersama ini dibuka sebesar-besarnya untuk menghimpun seluruh elemen dan kekuatan rakyat.

“Kekuatan rakyat lintas agama, lintas profesi dan seluruh gerakan perjuangan yang sejalan dan sepaham untuk berjuang mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat,” tambahnya.

Adanya sekretariat perjuangan bersama ini, tambah Sekjen Presidium Alumni 212, Asri Harahap, adalah sebagai medium perjuangan untuk Indonesia di mana Islam terangkum di dalamnya.

“Oleh karena itu kami meminta Presidium MRI memimpin sekretariat perjuangan bersama dengan didampingi para ulama dan tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.

Presidium MRI sendiri dibentuk setelah tokoh seniornya, Sri Bintang Pamungkas ditangkap atas tuduhan pemufakatan makar. Tujuan pembentukannya adalah agar perjuangan di luar tetap terus berjalan. Maka dipilihlah Yudi Syamhudi Suyuti sebagai Ketua Presidium, dan Mona Panggabean sebagai Sekjennya.

Sebagai tokoh senior Presidium MRI, Sri Bintang Pamungkas menyatakan bahwa perjuangan menuju Sidang Istimewa harus dilakukan secara konstitusional. Tidak boleh menggunakan cara-cara non konstitusional, karena itu justru akan membuat Indonesia dihukum oleh dunia internasional.

“Tujuan yang kita capai adalah mendorong Sidang Istimewa melalui konstitusi dan hukum yang berlaku saat ini. Dan pintu masuk untuk Sidang Istimewa ini adalah laporan Presidium MRI dan Presidium 212 ke Komnas HAM tentang Reklamasi, makar serta kriminalisasi ulama dan aktivis pembela keadilan,” ungkapnya.

Adapun agenda Sidang Istimewa yang akan dicapai, yakni kembali ke UUD 45 asli, pencabutan mandat Jokowi dan membentuk pemerintahan transisi. Dan dasarnya sendiri adalah menunggu hasil rekomendasi Komnas HAM.

“Setelah itu baru kita bawa ke DPR, MK dan meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa,” tambahnya. (sd)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==