"Dilema Guru, Kecerobohan Pemerintah dan Carut Marut Pendidikan Kaltim"

Ilustrasi : Google



Oleh :
Freijae Rakasiwi
(Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017)

"Pendidikan tetaplah pendidikan. Kita harus belajar apapun, kemudian memutuskan mana yang akan kita ikuti. Karena pendidikan bukanlah persoalan hitam atau putih, barat atau timur, pendidikan adalah manusia itu sendiri."

Pendidikan adalah dasar negara Indonesia yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Karena berawal dari Pendidikan adalah awal untuk membentuk sebuah generasi dan melahirkan seluruh sektor negeri ini. 

Indonesia kini tengah menghadapi masalah pelik dalam bidang pendidikan terutama di pendidikan dasar dan menengahnya. Kian banyak rakyat kita mengeluh tentang kondisi pendidikan masa kini. Komersialisasi, politik, dan berbagai kepentingan untuk menjajal perut sendiri menjadi alasan mengapa pendidikan di Indonesia bermasalah.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional ini, pendidikan merupakan salah satu ‘jembatan emas’ yang dianggap tepat untuk dilalui agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Hal ini menjadi alasan utama, mengapa pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan dalam agenda pembangunan suatu bangsa dan negara.

Sejatinya, pendidikan bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban warga negara. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 secara jelas mengatakan, bahwa:“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, bahwa:“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian, terkait pendidikan sebagai kewajiban, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Tentu pemerintah wajib membiayai pendidikan untuk kemajuan negeri ini, sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang. "Warga Negara berhak mendapat pendidikan”(pasal 31 ayat 1UUD 1945) dan "Negara  wajib  membiayainya” (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).  Mewajibkan pemerintah untuk membiayai kegiatan pendidikan, yaitu sedikit-dikitnya 20% dari APBN dan dari masing-masing APBD provinsi dan kabupaten kota. Negara harus bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut karena pendidikan merupakan kewajiban negara.

A. Realisasi Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Kaltim

Terkait alokasi anggaran pendidikan dalam APBD pun sebenarnya memiliki landasan hukum yang sama, yakni pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 (pasca putusan MK). 

Di dalam landasan itu jelas diamanatkan, bahwa pemerintah daerah pun wajib mengalokasikan anggaran 20% dari total APBD (murni) untuk pendidikan. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya juga, bahwa Pemda pun mendapat alokasi dana dari negara melalui pos anggaran belanja transfer ke daerah (DAK, DAU, dll) dan dana desa. Namun dana dari pemerintah pusat tersebut tidak dihitung dalam 20% yang harus dianggarakan oleh pemerintah daerah.

Namun dalam implementasinya terdapat banyak penyimpangan dan menyalahi aturan konstitusi. Banyak daerah yang tidak menganggarkan dalam APBD murni sebanyak 20%. Kalimantan Timur merupakan provinsi kaya pun melakukan penyimpangan karena tidak menganggarkan sebanyak 20%. Di tahun 2015, kaltim hanya menganggararkan sebanyak 3,6% dan di tahun 2016 turun menjadi 3,4% dan ini masih dikelola oleh kabupaten/kota untuk dikdasmen.

Tahun 2017, Anggaran pendidikan didaerah mengacu pada UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memuat pembagian tugas pemerintahan, salah satunya pada pembagian tugas pemerintahan bidang pengelolaan pendidikan.

Dalam UU tersebut, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dan pengelolaan pendidikan khusus (SLB) negeri maupun swasta. Sebelum dikeluarkannya UU no 23 tahun 2014, pendidikan menengah di kelola oleh kabupaten/kota. Untuk sekarang, kabupaten kota hanya mengelola pendidikan dasar (PAUD, TK, SD, SMP). 

UU no 23 tahun 2014 berlaku secara definitif 2 tahun sejak dikeluarkannya, sehingga pada 1 Oktober 2016 Guru dan TU SMA/SMK beralih ke provinsi peraturan BKN nomor 1 tahun 2016. Dan mulai 2 Oktober sampai desember 2016 masih menggunakan anggaran kabupaten/kota. Sejak 1 Januari 2017 anggaran guru SMA/SMK beralih wewenang ke pemprov.

Apakah proses peralihan ini tambah berjalan lancar dan sesuai diharapkan ?

Jawabannya tidak sama sekali !

B. Kecerobohan Pemprov Kaltim

Tidak siapnya pemprov Kaltim terhadap peralihan kewenangan yang diamanatkan UU no 23 tahun 2014. Banyak sekali kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan pemprov pada masa transisi selama dua tahun lamanya. Padahal serah terima kewenangan tepat pada oktober 2016.

Berikut kejanggalan dan kecerobohan Pemprov Kaltim :

✔ Tidak membuat tim transisi dalam proses peralihan untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan menengah.

✔ Tidak menganggarkan anggaran gaji guru honor, TPP guru PNS maupun Bosda dalam APBD Murni 2017

✔ Pemprov lambat sekali dalam hal koordinasi ke kabupaten/kota terkait pelimpahan wewenang ini.

✔ Kabupaten/Kota lambat menyelesaikan administrasi sehingga November 2016 baru diserahkan ke pusat.

✔ Pemprov tidak berkoordinasi dengan DPRD sehingga saat ketok palu APBD 2017, DPRD tidak mengetahui proses pelimpahan ini.

✔ Pemprov gagal paham dalam proses perencanaan yang tidak memprioritaskan pendidikan.

✔ Menggunakan anggaran "sisa". Jelas, ini terkesan pemprov tidak serius menangangi pendidikan sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas.

✔ Perlakuan berbeda antara Sekolah Swasta dengan Negeri. awalnya dana Bosda yang dirancang pemerintah kaltim tidak mengangarkan Bosda untuk sekolah swasta dengan alasan sekolah swasta mengambil pungutan kepada siswa. Lalu, anggaran direvisi kembali dan dianggarkan setelah guru melakukan demonstasi.

C. Polemik Pendidikan Kaltim

Kenyataan pahit yang dialami oleh dunia pendidikan Kaltim. Polemik pendidikan di Kaltim sudah semakin akut. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak memprioritaskan pendidikan dalam APBD 2017. Sangat ironis !

Sejak di berlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK di Kaltim dari kabupaten/kota ke provinsi tidak berjalan mulus malah hasilnya berantakan dan malah menyengsarakan sekolah terutama guru.

Parahnya lagi, pemerintah provinsi Kaltim terkesan mengesampingkan pendidikan. Semua yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah yakni gaji, insentif, maupun Bosda untuk Guru & Tenaga Kependidikan tak terbayar selama 5 bulan.

Seharusnya, tanggung jawab Pemprov untuk mengelola pendidikan menengah. Tanggung jawab itu tentu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan proses itu, tentu wajib hukumnya menggunakan anggaran. Anggaran termasuk Bosda, gaji guru dan tenaga kependidikan non PNS

Namun, amanah mulia yang diberikan untuk Pemprov tidak dijalankan bahkan terkesan lari dari tanggung jawab. Bagaimana mungkin pendidikan tidak direncanakan dalam APBD 2017 ? Apa yang terjadi ? Gubernur ngapain aja selama ini ? Kepala dinas pendidikan kemana ? Kok gak bersuara ?

Apakah pendidikan tidak menjadi prioritas dalam anggaran ?
Apakah pemprov sudah tak menjamin pendidikan dalam postur APBD 2017 ?

Bagaimana caranya pak gubernur untuk mempercepat pendidikan merata berkualitas tanpa butuh uang ? Tolong beritahu ke kami caranya seperti apa ?

Sangat tidak masuk diakal pikiran sehat kita semua melihat dagelan pemprov dalam mengelola pendidikan. Padahal visi pemrov ingin mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Untuk mencapai itu semua memang gak butuh uang ?

Cukup membuat hati menangis melihat guru-guru belum digaji dan diberikan haknya. Guru yang telah berjasa mendidik generasi bangsa sampai saat ini tapi mendapat perlakuan yang tak pantas dari pemprov.

Imbasnya adalah Bosda sekolah, gaji semua guru honorer selama 5 bulan, pembayaran TPP guru PNS tidak cair selama 5 bulan.

Sangat parah ! Dengan dasar kegelisahan dan keresahan terus berlanjut sehingga puncak kemarahan guru bersama mahasiswa diaplikasikan secara tumpah ruah turun ke jalan menagih hak-hak yang belum terbayarkan.

D. Kronologi perjalanan penyelesaian masalah Polemik Pendidikan Kaltim.

✔ Kamis, 16 Maret 2017 

➡Pada APBD murni 2017, Bosda Sekolah dan insentif guru SMA/SMK swasta belum teranggarkan.

➡Aksi demo guru negeri, swasta, siswa bersama Mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim menuntut pencairan dana Bosda sekolah negeri dan swasta

➡ Rapat  yang dipimpin sekda kaltim menjanjikan Bosda, gaji guru honorer dan TPP guru PNS siap dikucurkan

✔ Selasa, 2 Mei 2017 

➡ Gaji guru honorer, TPP guru PNS dan Bosda sekolah selama 5 bulan tidak terbayarkan karena tidak ada dalam APBD murni 2017 sehingga masuk APBD perubahan 2017.

➡ Ratusan guru kembali mendatangi kantor gubernur meminta pemprov memberikan deadline pencairan dana bosda, gaji guru honor dan TPP guru PNS

➡ Hasil kesepakatan audiensi maka dianggarkan sebesar 340 Milyar.

➡ Kadisdikbud dan kepala BPKAD menjanjikan paling lambat 19 mei, dana bosda, TPP PNS dan gaji honor cair

➡ Pasca aksi, hasil musyawarah bersama pemprov akan memberikan hak guru dan sekolah pada tanggal 19 Mei 2017. Berikut kesepakatan hasil audiensi :

1. Pemprov janji cairkan dana bosda, TPP dan Insentif untuk guru SMA/SMK/MA negeri dan swasta 
2. Pemprov berjanji cairkan 19 mei 2017.
3. Dana Bosda awalnya 1,5 juta per siswa, menjadi Rp 900 ribu persiswa
4. Sementara untuk siswa SMK dan bosda Rp 1,1 juta persiswa
5. Total dana mencapai 340 miliar (detailnya tidak disebutkan)
6. Dana ini diperuntukan untuk dana bosda 140 Miliar

➡ Berikut infografis anggaran sebesar Rp 340 Miliar :

✔ Proyeksi Pembayaran :

1. Honor tenaga non-PNS sekolah negeri
2. BOSDA SMA/SMK swasta dan negeri
3. Tunjangan perbaikan penghasilan
4. Insentif

✔ Untuk insentif guru honor dan bosda

✅ Disdik Kaltim berusaha membayar 1,2 juta per bulan (dari tiga komponen yang akan dibayarkan akhir april 2017) namun belum dibayar sampai sekarang

✔Dana Bosda SMA Rp 900 ribu, SMK Rp 1,1 juta,SLB 1,1 juta
✅ Untuk gaji guru honor diupayakan sama dengan upah minimum regional (UMR) Rp 2,3 juta
✅ 2,3 juta ada tiga komponen :
@gaji Rp 1,2 juta/bulan
@insentif Rp 300 ribu dan bosda
@50 % boleh dipergunakan untuk kepagawaian

✔ Insentif guru honorer

Pemprov kaltim mengalokasikan Rp 58,4 Miliar untuk menggaji 2.438 tenaga guru kontrak atau honor SMA sederajat

✅ Tenaga guru kontrak SMA sebanyak 1.189 x 12 Bulan x Rp 2 Juta per orang dibutuhkan anggaran Rp 28,5 Miliar

✅ Tenaga guru SMK sebanyak 1.249 orang x 12 bulan x Rp 2 juta perorang membutuhkan Rp 29,9menyusul

✔ Jumat, 19 Mei 2017

➡ Sekda Kaltim menyebut dana bosda dan gaji honorer sudah dibayarkan, sedangkan TPP pembayaran menyusul

➡ Aliansi Garuda Mulawarman melakukan SMS serentak kepada Gubernur dan Kadisdikbud untuk menagih janji pemprov terkait pembayaran dana Bosda, gaji guru honorer dan TPP guru PNS.

✔ Senin, 22 Mei 2017

➡Perwakilan guru PNS se kaltim mendatangi kantor gubernur bersama Mahasiswa.

➡ Aksi di koordinatori 13 perwakilan guru yang menuntut kejelasan pencairan TPP PNS karena sampai saat itu belum ada kejelasan terkait pencairan

➡ Disdik menjelaskan semua proses selesai, tinggal menunggu pembayaran dari pihak bank

✔ Selasa, 23 Mei 2017

➡ Beredar surat dari Kadisdik Kaltim yang meminta pihak bank memblokir 13 rekening guru yang menjadi koordinator aksi demo

➡ 13 Guru menjadi koordinator aksi menyatakan rekening tidak bisa di akses

➡ Perwakilan 13 guru mendatangi disdik kaltim diterima idhamsyah, Kabid ketenagaan disdik

✔ Rabu, 24 Mei 2017

➡ Aliansi Garuda Mulawarman melakukan aksi selamatkan guru  ke Kantor Gubernur 

✔ Kadisdik Kaltim dayang budiarti mengakui bahwa surat permintaan pemblokiran rekening inisiasi disdik Kaltim

➡ Meminta maaf secara terbuka melalui selembar kertas yang diajukan Aliansi Garuda Mulawarman

➡ Rabu siang, rekening 13 guru sudah bisa diakses kembali

E. Pemblokiran Salah Alamat

Kekecewaan guru dan mahasiswa memuncak pada tanggal 22 Mei 2017 guru dari perwakilan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur bersama elemen mahasiswa mengadakan aksi kembali di depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menagih janji Pemprov dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk segera mencairkan TPP guru PNS yang telah dijanjikan pada aksi 2 Mei 2017. Aksi diwarnai ditolaknya semua guru untuk masuk kedalam kantor gubernur namun perwakilan aksi diterima untuk audiensi di dalam bersama perwakilan Pemprov. Aksi ditutup dengan Pemprov dan Kadisdikbud Kaltim menemuin massa aksi dan berjanji untuk segera mencairkan hak guru dan sekolah.

Namun, di tanggal yang sama Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kaltim mengeluarkan Surat No. 900/6795/DISDIKBUD.Ib/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Utama Bank Kaltim perihal permohonan blokir rekening kepada 13 orang perwakilan guru yang mengikuti aksi hingga audiensi. 

Hal ini sangat keterlaluan!

Betapa tidak, hal ini sangat tidak wajar dan Kadisdikbud telah melakukan tindakan serampangan tanpa alasan yang jelas. Tindakan yang dilakukan oleh Kadisdikbud Kaltim terhadap 13 guru yang melakukan aksi dan audiensi tidak ada alasan yang jelas dan mengambil hak guru. Ini bukti bahwa Kadisdikbud tidak becus dalam mengelola pendidikan Kaltim dan gagal paham dalam hal aturan pemblokiran.

Kadisdikbud sebagai pemimpin dan pelaksana tugas untuk mencapai visi tujuan pendidikan yang merata berkualitas tidak pantas untuk digugu dan ditiru karena gagal paham dalam memperjuangkan anggaran pendidikan di kaltim. Diperparah lagi, kasus pemblokiran rekening 13 guru yang ditandangani langsung oleh Kadisdikbud sudah menyalahi aturan yang berlaku. 

Tidak ada aturan yang mendasar sebagai Kadisdikbud mengajukan pemblokiran 13 rekening guru tersebut. Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, hanya ada beberapa pihak terbatas yang diberi kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening nasabah, di antaranya yakni : Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Dirjen  Pajak, Bank Indonesia dan lainnya, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Kewenangan memblokir rekening nasabah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya untuk perkara-perkara tertentu seperti: perkara korupsi, money laundry, pelanggaran pajak, dan tindakan pidana keuangan lain, serta dugaan transaksi keuangan hasil cyber crime.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pada UU No. 31/ 1999  tentang : “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 (pasal 29 ayat 4), menyatakan : "Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga  hasil dari korupsi”.

UU No. 8 tahun 2010 tentang : “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”  ( pasal 71 ayat 1 ), menyebutkan : “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) kepada penyidik,  tersangka/terdakwa."

UU  No. 19 Tahun 1997  tentang : “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 (pasal 17 ayat 1 ), menyatakan   : “Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.” 

Jelas Kadisdikbud melakukan praktik malaadnistrasi dalam hal pemblokiran. Pemblokiran untuk nasabah sendiri sudah diatur dalam regulasi bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia pada bank khususnya pasal 12 ayat 1. 

Pasal tersebut berbunyi "pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Jelas, dengan tidak ada alasan mendasar, Kadisdikbud keblinger telah melanggar aturan dalam hal pemblokiran. Dan sudah sepantasnya untuk dicopot dari jabatannya.

F. Gubernur harus memberi sanksi tegas 

Gubernur Kaltim harus bertanggung jawab terkait masalah kisruh pendidikan yang bermuara tidak dianggarkannya gaji guru, TPP Guru PNS maupun Bosda. Gubernur harus mengevaluasi kinerja Kadisdikbud kaltim dan pendidikan kaltim secara keseluruhan secepatnya. Karena tidak ada garansi kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya.

Gubernur harus menjatuhkan sanksi tegas kepada Kadisdikbud karena telah menyalahi aturan pemblokiran maupun terlambat dalam menyelesaikan masalah ini. Sudah jelas, tidak ada garansi lagi bagi Kadisdikbud Kaltim masih nyaman mengemban amanah karena telah salah kaprah mengelola pendidkan. Tentu, pencopotan kadisdikbud bisa menjadi solusi terbaik.

Bukan membela Kadisdikbud dan sibuk menyalahkan guru, pertanyaan sekarang apakah bapak tidak terbuka hatinya melihat guru tidak digaji selama 5 bulan ? Mau bersabar sampai kapan ? 

Jelas guru menuntut haknya tidak menyalahi aturan dan ini sudah nyata kesalahan gubernur Kaltim yang tidak menganggarkan hak guru.

G. Rekomendasi 

Permasalahan pendidikan di Kaltim memang belum usai. Meskipun sudah terbayarkan, apakah ada jaminan tidak ada keterlambatan lagi ?

Yang harus di lakukan Pemprov Kaltim adalah :

✔ Gubernur Kaltim harus menjamin tidak ada keterlambatan lagi dalam pembayaran 7 bulan kedepan. 

✔ Gubernur Kaltim harus mengevaluasi kinerjaKadisikbud yang telah mengiris hati semua guru dan sekolah

✔ Segera menyusun anggaran terkait gaji guru honor, TPP guru PNS dan Bosda sekolah untuk tahun 2018. Karena anggaran pendidikan di Kaltim tidak sampai 20% dan ini jelas menyalahi aturan UU. 

✔ Segera melakukan evaluasi terbuka bersama seluruh elemen pendidikan agar kisruh tidak terulang.

✔ DPR Kaltim pun harus bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada pemprov Kaltim dan menyusun anggaran untuk tahun 2018.

✔ Pemerintah harus mengutamakan pendidikan dalam APBD 2018

Perencanaan mutlak adanya sesuai kebutuhan bukan lagi salah kaprah ditengah jalan dan kebingungan mencari jalan keluarnya

Filosofi dari pendidikan saat ini akan menjadi filosofi pemerintahan dimasa yang akan datang. Artinya apa jika pendidikan sudah salah urus sama penguasa yang gagal paham mengenai pendidikan, maka jangan heran masa yang akan datang bakal salah kaprah dan tidak mengutamakan nilai-nilai pendidikan.

Sekarang bukan lagi waktunya untuk tertawa keras di atas penderitaan orang banyak yang sebenarnya tidak layak untuk menderita, namun di sisi lain perlu untuk melakukan tindakan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dan keputusan yang diambil dari hati adalah keputusan yang paling baik yang pernah ada.

Bangsa yang berpendidikan tentu diisi oleh orang berilmu dan jujur demi memajukan bangsa kita ini yang setelah ratusan tahun diperjuangkan oleh para pahlawan di masa lalu. Sebagai bentuk perjuangan kita harus mengisinya dengan menuntu ilmu setinggi mungkin demi memajukan bangsa Indonesia.

Panjang Umur perjuangan !

Hidup Pendidikan Indonesia !
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==