"Tarif Dasar Listrik Naik, Rakyat Menjerit"

Ilustrasi | via. Ekpolrasi




Oleh: Freijae Rakasiwi*


Mahasiswa News | Masih ingatkah awal tahun 2017 masyarakat diberi kado terindah oleh pemerintah yaitu kenaikan kebutuhan masyarakat ? Mulai dari harga BBM, tarif STNK dan tarif dasar listrik yang merugikan rakyat.

Pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan, melonjaknya harga cabai merah yang menyebabkan inflasi bagi indonesia, tingkat kriminalitas tinggi yang membuat resah masyarakat dan Kenaikan tarif Penerbitan STNK, BPKB, Dan Plat kendaraan bermotor hingga 3x lipat. 

Diperparah lagi, kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil) dari Rp.605/kWh akan menjadi Rp.1467,28/kWh. Sudah diberlakukan berkala mulai 1 Januari 2017 yang lalu.

Tentu, jika kita berbicara listrik pasti menjadi pasokan utama dalam kehidupan masyarakat. Karena listrik merupakan nyawanya produktivitas masyarakat. Namun, hari ini masyarakat kembali harus menjerit dan resah akibat kenaikan tarif dasar listrik bahkan pemerintah mencabut subsidi listrik untuk pengguna 900 VA yang notabene penggunanya masyarakat kecil dan menengah.

1 Mei 2017 sudah ketiga kalinya tarif dasar listrik mengalami kenaikan secara berkala oleh pemerintah. Masyarakat harus menerima luka mendalam karena harus membayar  sebesar Rp. 1,352/kwh untuk pengguna 900 VA mulai Mei 2017. 

Memang serba susah menjadi konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) di negeri ini. Se­lain pelayanannya masih buruk dan belum bisa memuaskan masyarakat, pe­madaman listrik bergilir hingga tarifnya yang terus merangkak naik, menjadi hal yang menakutkan bagi masyrakat karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Mengingat keberadaan­nya yang begitu penting, maka apapun kondisi atau sesuatu yang timbul dari listrik akan berpengaruh pada kehidu­pan masyarakat, termasuk tarifnya dan akan memberikan multi player efek yang begitu besar bagi semua sektor kehidupan.

Dari tahun-ketahun, PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang menge­lola kelistrikan di negara ini belum dapat menye­lesaikan masalah pema­da­man listrik bergilir dan memberi pelayanan maksimal bagi masyara­kat. Belum selesai permasalahan, pemerintah malah mencabut subsidi listrik yang berdalih untuk menghemat kas negara.

Pertanyaan sekarang adalah apakah pemerintah sudah kebingungan mencari alternatif lain sehingga menaikan tarif dengan terus memeras masyarakat ?

Harusnya PLN dapat menerapkan tarif sesuai dengan kualitas pelaya­nanya. Tidak wajar masyarakat harus membayar mahal dengan melihat masih buruknya pelayanannya PLN.

Tanpa listrik, rasanya kehidupan seolah terhenti apalagi masyarakat banyak menggunakan listrik untuk industri maupun usaha yang memanfaatkan listrik teru­tama saat di ma­lam hari yang ber­fung­­si memberi penerangan bagi kita. Maka dari itu, listrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan masyarakat. Artinya, listrik sudah men­jadi ke­butuhan primer masyara­kat, atau se­tidaknya menjadi jemba­tan pemenu­h­an kebutuhan primer hidup manusia.

Demikian juga untuk sektor produksi dalam negeri, listrik memegang peranan sangat penting disamping faktor produksi lainnya. Artinya, kondisi listrik, termasuk tarifnya akan berpengaruh terhadap kondisi nyata masyarakat, terutama persoalan harga barang. Maka, kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) bisa memicu inflasi. Walaupun tidak berpengaruh besar terhadap inflasi di Indonesia secara keseluruhan.

Perlu kita pahami tentang tarif dasar listrik yang hari ini banyak diresahkan semua masyarakat karena tarifnya naik. Tarif dasar listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik yang dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN.  Istilah Tarif Dasar Listrik bisa disebut pula Tarif Tenaga Listrik atau Tarif Listrik. 

A. Latar belakang kenaikan TDL

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik 18,9 juta pelanggan rumah tangga mampu dengan daya R-1 atau 900 volt ampere (VA) mulai 1 Januari 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan anggaran subsidi listrik pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sekitar Rp20 triliun. Pemerintah berdalih pencabutan subsidi dengan menaikan tarif untuk menambah infrastruktur listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara, saat ini ada sekitar 23 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA. Hanya 4,1 juta pelanggan yang dinilai masih layak mendapatkan subsidi listrik dan tidak mengalami kenaikan tarif.

Sedangkan sebanyak 18,9 juta pelanggan rumah tangga 900 VA lainnya dinilai sudah mampu untuk membayar tarif listrik dengan harga keekonomian. Sehingga Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik pelanggan mampu 900 VA secara bertahap setiap dua bulan hingga mencapai harga keekonomian.

Tarif dasar listrik 900 VA akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017, dan pada 1 Juli 2017 akan disesuaikan tarifnya bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya setiap tiga bulan.

Kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga mampu 900 VA tahap pertama telah dilakukan pada 1 Januari lalu. Kenaikan sekitar 35 persen dari Rp605 menjadi Rp790 per kilowatt jam (kWh) atau sebulannya tagihan listrik mencapai rata-rata Rp100 ribu.

Kenaikan tarif tahap kedua dilakukan awal bulan maret, Rabu 1 Maret 2017. Kenaikan sebesar 38 persen menjadi Rp1.090 per kWh dengan rata-rata tagihan Rp137 ribu per bulan.

Sedangkan, tepat 1 Mei 2017, tarif listrik dinaikkan lagi sebesar 24 persen atau menjadi Rp1.352 per kWh, artinya tarif listrik per bulan mencapai Rp170 ribu bagi golongan 900 VA non subsidi. Asumsi ini ditetapkan oleh PLN, dengan rata-rata konsumsi listrik R-1 untuk rumah tangga mampu per bulan sekitar 126 kWh.

Pencabutan subsidi kali ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Total kenaikan mencapai 90% ini benar-benar membuat masyarakat harus mengencangkan ikat kepala lebih kencang untuk memutar kepala agar pengeluaran tidak membengkak.

Pencabutan subsidi listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Peraturan tersebut mengatur penerapan tarif nonsubsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.

B. Berapa tarif yang ditetapkan pemerintah?

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (Persero), sepanjang 2017 ini terjadi kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA. Secara bertahap, tarif untuk pelanggan tersebut naik dari Rp 605 menjadi Rp791/kwh per 1 Januari 2017, Rp 1.034/kwh mulai 1 Maret 2017, dan Rp 1.352/kwh pada 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga pengguna listrik 900 VA dikenai penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif non-subsidi lainnya. 

Penyesuan Tarif Listrik Rumah Tangga 900 VA (Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016)

Rumah Tangga 900 VA Dibagi Dua Golongan Tarif :
- R-1/900 VA : Konsumen miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA yang disubsidi
- R-1/900 VA-RTM : Konsumen rumah tangga mampu dengan daya 900 va yang tidak disubsidi

Penyesuaian Tarif golongan R-1/900 VA-RTM dilakukan dalam tiga tahap :

Penyesuaian Tahap 1 (1 Januari - 28 Februari 2017)
- Reguler Blok I : Rp 360/kwh
- Reguler Blok II : Rp 582/kwh
- Reguler Blok III : Rp 692/kwh
- Prabayar : Rp 791/kwh

Penyesuaian Tahap 2 (1 Maret - 30 April 2017)
- Reguler Blok I : Rp 470/kwh
- Reguler Blok II : Rp 761/kwh
- Reguler Blok III : Rp 1.041/kwh
- Prabayar : Rp 1.034/kwh

Penyesuaian Tahap 3 (mulai 1 Mei 2017)
- Reguler Blok I : Rp 1.352/kwh
- Reguler Blok II : Rp 1.352/kwh
- Reguler Blok III : Rp 1.352/kwh
- Prabayar : Rp 1.352/kwh

Sejalan dengan kenaikan tarif listrik tersebut, alokasi subsidi listrik dalam APBN 2017 pun dikurangi menjadi Rp 44,98 triliun. Jumlah ini turun Rp 5,68 triliun (11,2%) dibandingkan APBN-P 2016 yang besarnya Rp 50,66 triliun. Subsidi listrik dialokasikan karena harga jual tenaga listrik lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada golongan tarif tertentu. Pemerintah harus membayar selisih harga jual dan harga pokok penyediaan tersebut kepada PT PLN (Persero) dalam bentuk subsidi.

C. Pemerintah tidak mementingkan rakyat kecil

Pemerintah seperti biasa, mencoba mencari rasionalisasi terhadap kenaikan TDL tersebut. Namun menjadi catatan penting, rasionalisasi tersebut cenderung lebih memihak kepentingan pasar dibandingkan kepada rakyat, khususnya kaum miskin. Berikut beberapa alasan yang digunakan oleh Pemerintah, sebagai alasan terhadap kenaikan TDL ;

 ✔Pertama, alasan kenaikan TDL ini ditujukan agar pemerintah mampu menalangi atau menurunkan besaran subsidi agar tepat sasaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sekitar Rp20 triliun. 

✔ Kedua, alasan stabilitas produksi dan pasokan listrik PLN, khususnya konsumsi masyarakat. Ini tentu saja bisa kita lihat secara sosiologis, dimana persoalan listrik yang sering padam menjadi alasan kenaikan TDL. Wajar saja ketika kemudian, konsumsi opini ditengah masyarakat hanya berputar pada 2 hal, listrik murah yang mati bergilir atau listrik mahal yang lancar. 

Ini jelas merupakan suatu bentuk pemaksaan pilihan bagi masyarakat dan menimbulkan dilema yang berujung keresahan. Karena Pemerintah, bukannya tidak memiliki opsi atau alternatif lain. Namun sekali lagi, keberpihakanlah yang menentukan dari regulasi kenaikan TDL ini. Dan Pemerintah jelas telah mengorbankan rakyat kecil dengan pola-pola tersebut. Pemerintah berdalih bahwa kenaikan TDL tidaklah berlaku bagi pelanggan dari tingkat ekonomi yang dikategorikan sederhana atau miskin. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa kenaikan juga dinilai sudah mempertimbangkan rasa keadilan. 

Apakah benar alasan-alasan ini tidak memberikan dampak atau membebani masyarakat kecil ?

Dampak kenaikan TDL tersebut, tentu saja memberikan efek kerugian yang sangat luas kepada masyarakat miskin. Sekali lagi, masyarakat miskin menjadi korban dari kebijakan yang tidak memihak.

Selain itu, kenaikan TDL akan menambah komponen pengeluaran masyarakat dan dalam tahap tertentu sangat mungkin menambah jumlah masyarakat miskin. Sebab, pengeluaran listrik masuk dalam komponen pengeluaran tetap. Karenanya, seminimal apa pun kenaikan TDL tetap berpengaruh pada total konsumsi bulanan atau harian masyarakat. Pemerintah tidak boleh egois menaikkan TDL dengan tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh rakyat.

D. Kelemahan dari kenaikan TDL:


1. Terjadinya kenaikan inflasi yang akan ikut mempengaruhi kenaikan harga barang-barang pokok.

2. Sangat merugikan pihak industri karena biaya produksi meningkat.

3. Kenaikan tarif dasar listrik diberlakukan di waktu yang kurang tepat, disaat menjelang puasa juga di tahun ajaran baru yang sangat memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan masyarakat.

4. Adanya pengurangan tenaga kerja dan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di perusahaan dan pabrik-pabrik karena membengkaknya biaya produksi akibat TDL naik.

5. Kenaikan biaya hidup lebih besar lagi yang mencakup biaya pendidikan juga harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari

Dengan adanya kenaikan, otomatis pe­ngeluaran belanja bulanan akan te­ru­s membengkak pula, apalagi kebijakan pencabutan subsidi listrik juga telah diterapkan beberapa waktu lalu, membuat pelangan PLN harus me­nge­luarkan dana 2 kali lipat untuk mem­ba­yar tagihan listriknya. Untuk men­sia­sati hal tersebut, maayarakat harus mengorbankan beberapa keper­luan lain atau sedikit menguranginya un­tuk membeli listrik, harusnya be­ban masyarakat ini menjadi bagian per­timbangan serius bagi pemerintah dalam wacana kenaikan TDL.

Berdasarkan berbagai dampak tersebut, pemerintah harus mengkaji ulang beserta analisis SWOT lebih dalam lagi dan pemerintah tidak kembali menaikkan TDL. Jika tetap ingin menaikkan tarif, en­­tah itu pemerintah atau PLN harus menggaransi bahwa tidak ada lagi pemadaman bergilir dan semua daerah teraliri oleh listrik. 

Listrik merupakan sumber kehidupan. Pasokan dan distribusi ke semua wilayah Indonesia yang menjadi kebutuhan mendesak bukan menaikan TDL dan mencabut subsidi yang menyebabkan masyarakat membeli "lilin" untuk menerangi kehidupan di rumah. 

Jika pemerintah selalu memeras masyarakat, jangan heran masyarakat akan murka dengan pemimpinnya yang tidak mengikuti kehidupan rakyat.

Listrik naik, mencekik rakyat !


*(Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==