Jika Pemerintah Utamakan Rakyat, Maka Tidak ada Alasan Untuk Lanjutkan Reklamasi

BEM SI se-Jabodetabek Banten menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta, Jumat, (07/04/2017).


Mahasiswa News | Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia se-Jabodetabek-Banten (BSJB) kembali menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta, Jumat, (07/04/2017). Aksi ini sebagai upaya mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta membatalkan proyek reklamasi di teluk Jakarta yang mereka yakini semata-mata untuk kepentingan asing.

Baca juga: Tolak Reklamasi, Dua Mahasiswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Dalam aksi yang mengusung tema “Reklamasi Untuk Siapa” ini mereka menginginkan agar Pemprov DKI melakukan transparansi informasi dan kajian terkait Reklamasi Teluk Jakarta. Mereka mensinyalir tidak ada kepentingan rakyat di dalamnya.

“Ketika mega proyek reklamasi bukan untuk kepentingan rakyat, maka kita berhak untuk melawan,” ungkap Ihsan Munawwar, Koordinator Wilayah BSJB, dalam orasinya.

Menurut  Ihsan, tidak ada rakyat asli Jakarta yang mampu membeli tanah di pulau reklamasi, yang harganya mencapai 27 Juta rupiah permeter kubik. Sehingga proyek reklamasi ini diyakini semata-mata untuk kepentingan asing.

Sementara itu, Miqdad Ramadhan, Ketua BEM UNJ 2017 mengatakan, terdapat tiga poin penting yang menjadi alasan kuat untuk menolak proyek reklamasi. Poin pertama, mantan Menko Bidang Maritim, Rizal Ramli, telah membatalkan proyek ini yang berarti perizinan menjalankan proyek reklamasi batal. Kemudian proyek ini kembali dilanjutkan oleh Menko Bidang Maritim, Luhut B. Pandjaitan, padahal para ahli dari berbagai bidang tidak ada yang setuju dengan proyek ini.

Poin kedua, kata Migdad, kajian lingkungan memperlihatkan bahwa proyek reklamasi ini menyebabkan kerusakan ekologi di Teluk Jakarta. Sehingga mengakibatkan para nelayan tradisional kesulitan untuk mencari ikan. Poin ketiga, terdapat kasus penyuapan dalam proyek reklamasi ini, memaksakan terwujudnya perda demi mempermudah proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

“Kemenangan nelayan pada sidang tanggal 16 Maret 2017, membuktikan bahwa proyek reklamasi ini bukan untuk kepentingan rakyat. Namun, bukan mendukung rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justeru melayangkan banding terhadap putusan tersebut. Maka rakyat mana yang diperjuangkan pemerintah?” kata Migdad.

Migdad menegaskan, jika pemerintah seharusnya mengutamakan rakyatnya, maka tidak ada alasan yang tepat untuk melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta ini. Jika proyek ini tidak dihentikan, maka mahasiswa akan terus berada di barisan terdepan untuk melawan.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sejumlah massa kampus yang turun aksi diantaranya berasal dari UNJ, PNJ, STTNF, Poli Media, UNPAK Bogor, Universitas YARSI, STIE Hidayatullah, dan STEI SEBI, IPB. (kk)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==