Represif Aaparat dan Upaya Pembungkaman Gerakan Mahasiswa

Dok. BEM SI Jabodetabek-Banten


Mahasiswa News | Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek – Banten mengutuk sikap Kemendagri atas kembali diaktifkannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang telah jelas melanggar UU No. 23 tahun 2014 Pasal 83 ayat 1,2 dan 3. Diangkatnya BTP kembali sebagai Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa merupakan tindak melanggar UU. Presiden seharusnya bertindak secara tegas dalam permasalahan tersebut. Ini merupakan sikap inkonstitusional yang mencoreng wajah keadilan serta hukum yang sama-sama kita hargai dan junjung selama ini.

Tuntuntan Aksi yang di gelar oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Se Jabodetabek-Banten adalah :
1. Menuntut Presiden Jokowi untuk memberhentikan sementara BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta.
2. Menuntut Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi hukum dengan seadil-adilnya dan menegakkan hukum tanpa pengecualian.
3. Menolak dengan tegas adanya intervensi politik terhadap hukum.

Namun Tuntutan itu tidak ditimbang dengan bijaksana, #MenolakLupa atas tindakan represif pihak kepolisian yang pada saat itu menghakimi mahasiswa, bak maling uang negara.

Sungguh memprihatinkan, kita sama-sama menyaksikan bagaimana kenyataan kebebasan berpendapat di muka umum yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 dinodai oleh perilaku aparat yang bengis dan bersikap represif dalam aksi pada 14 Februari 2017 #MenolakLupa. Bogem mentah, pukulan, dan kata-kata yang tak layak untuk dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dilampiaskan kepada mahasiswa. Dan yang lebih memprihatinkan adalah, hadirnya Kapolres Dwiyono saat tindakan itu terjadi. Perlakuan aparat sangat kontradiktif dengan semboyannya yang katanya 'Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat'. Sebuah omong kosong atas semboyan tersebut, Tumpul keatas dan tajam kebawah

Oleh:
Ihsan Munawwar
Koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==