Pemerintah Parno! Awas Senggol Bacok

Pemerintah Parno! Awas Senggol Bacok



Oleh:
Muhammad Syaeful Mujab
Ketua BEM UI 2017

[Pemerintah Parno! Awas Senggol Bacok] 
Kado Valentine: Tindakan Represif Aparat dalam Mengamankan Aksi BSJB 14 Februari 2017


Mahasiswa News | Tepat pada satu hari menjelang masa pencoblosan Pilkada 15 Februari, BEM Jabodetabek-Banten (BSJB) menggelar aksi untuk merespon tidak diberhentikannya Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur Jakarta padahal yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa dan saat ini masih menjalani proses hukum atas kasus penistaan agama yang menjeratnya. Namun, seperti yang kita tahu bahwa aksi tersebut bahkan belum sempat dilakukan dan dibubarkan secara paksa oleh aparat. Hal ini berujung pada diringkusnya empat kawan kami oleh pihak aparat.

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum anda membaca tulisan singkat ini lebih jauh lagi. Pertama, tulisan ini tidak akan membahas tentang tuntutan apa yang dibawa. Perlu kajian lebih lanjut dan momentum yang tepat untuk memberikan sikap BEM UI, sebagai lembaga yang saya pimpin, soal isu ini. Kedua, BEM UI secara institusi tidak menurunkan massa aksi dan terlibat dalam aksi tersebut dengan alasan tertentu. Bukan soal permasalahan yang diangkat -karena hal tersebut masih kami kaji-, tetapi karena momentum masa tenang yang menurut kami perlu dihormati agar terhindar dari pelintiran sikap politik lembaga dan kecurigaan ditunggangi oleh kepentingan tertentu -meski tidak ada pelarangan aksi pada momentum masa tenang-. Ketiga, BEM UI merasa perlu terlibat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjerat empat kawan kami yang diringkus akibat aksi tersebut. Keempat, proses advokasi hukum ini sangat dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kelima, musuh yang kami hadapi bukanlah aparat kepolisian. Kepolisian hanya menjadi alat bagi pemerintah saja untuk mencapai tujuannya. Jika tindakan pembungkaman aspirasi semacam ini yang terjadi, maka apa tujuan dari pemerintah sekarang bisa anda tebak.

Empat kawan saya (Presma-Wapresma UNJ, Presma PNJ, dan Presma STEI SEBI) baru dibebaskan pada pukul 21.39 setelah menjalani proses interogasi lebih dari 10 jam lamanya. Mereka mengaku menerima berbagai tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh aparat. Mereka dipukul dan diseret serta diintimidasi selama proses interogasi.

Yang menjadi pertanyaan kita, apa kesalahan mereka sampai tindakan penangkapan dilakukan dan mereka menerima perlakuan seperti itu? Mari kita telaah.

Aksi dilakukan pada masa tenang?

Tim Kuasa Hukum LBH Jakarta tidak menemukan aturan hukum satupun yang melarang adanya penyampaian pendapat di muka umum dalam masa tenang elektoral. Pasal 28E UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, dan peraturan lainnya menjamin adanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Lalu adakah larangan melakukan aksi di masa tenang elektoral ini? Jika yang Anda maksud adalah himbauan Menkopolhukam, Wiranto, agar tidak ada pengerahan massa di masa tenang Pilkada sebagai suatu bentuk larangan resmi maka tunjukkan pada saya aturan resminya, entah PP, SK, atau semacamnya. Sejauh ini, saya tidak menemukan ada aturan tertulis dan mengikat secara hukum soal hal ini. Sama juga dengan larangan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang demo yang menyangkut isu Pilkada, tidak ditemukan aturan resmi dan tertulis soal ini. 

Saya rasa kita cukup dewasa untuk menilai fokus aksi yang dilakukan oleh BSJB membahas soal apa. Salah satu peserta Pilkada memang disinggung dalam aksi tersebut, tetapi aspirasi yang disampaikan saya rasa lebih kepada sikap Pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia sesuai amanat Pasal 83 UU Pemerintah Daerah. Mereka menuntut agar Pemerintah tidak melakukan tindakan inskonstitusional dengan tidak memberhentikan sementara BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dakwaan yang ia terima dalam proses peradilan. Tidak ada arahan untuk mendukung atau tidak mendukung calon tersebut atau menjegalnya dalam Pilkada. Meski yang dibicarakan adalah satu orang, tetapi sengketa hukum dan pencalonannya masih berada pada ruang yang berbeda. Sekali lagi, isu ini sangat sensitif dibicarakan, terlebih menjelang masa pencoblosan karena menyangkut salah satu peserta Pilkada DKI. Ah sudahlah, bahkan ahli hukum di negeri ini masih berdebat soal kasus ini. Saya enggan berkomentar terlalu dalam soal ini. Yang ingin saya sampaikan adalah aksi yang dilakukan oleh BSJB kemarin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi yang tidak dibatasi oleh momentum masa tenang elektoral ini.

Apakah aksi tersebut dilakukan dengan prosedur yang benar?

Untuk hal ini, saya akui tidak. Menurut penuturan Koordinator Lapangan aksi, pemberitahuan –bukan perizinan- telah dilayangkan pada H-1 pelaksanaan aksi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 11 ayat 2, menyebutkan bahwa pemberitahuan paling lampat diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai. Namun, mengapa tindakan ‘penertiban’ yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai menahan massa aksi padahal aksi belum dilakukan sama sekali. Proses ‘penertiban’ dilakukan saat massa aksi baru berkumpul di dekat titik aksi dan belum memulai aksi sama sekali. Pasal 24 ayat 1 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan, dilakukan tindakan sebagai berikut: a. memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan; b. menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang; c. menghentikan kegiatan seluruhnya; d. membubarkan massa; dan e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Berdasarkan pengakuan dari Korlap aksi, peringatan bahkan tidak diberikan. Aparat langsung melakukan eksekusi. Sekali lagi, lucunya tindakan tersebut dilakukan bahkan sebelum aksi dilakukan. Perlukah kita menyebutnya sebagai tindakan preventif atau justru respon kepanikan?

Apakah prosedur pemeriksaan tersangka sudah sesuai Kode Etik Kepolisian?

Sebenarnya saya enggan menyebut empat kawan saya tersebut sebagai tersangka karena mereka tidak terbukti sama sekali melakukan tindakan melawan hukum. Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Selain kedua UU tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 7/2006) dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009). 

Berdasarkan pengakuan empat mahasiswa yang diringkus tersebut, pihaknya mengalami tindakan tidak menyenangkan dari aparat kepolisian seperti pemukulan saat mengangkut mereka, kata-kata kasar, pengajuan pertanyaan yang mengarahkan ke jawaban tertentu dan berbelit-belit, dan tidak memberikan hak mereka untuk didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini tentu melanggar kode etik yang tertuang dalam Perkap 7/2006, khususnya Pasal 7 serta Pasal 57 dan 69 KUHAP. Kuasa hukum dari LBH Jakarta tidak diperbolehkan menemui empat mahasiswa tersebut padahal sebagai klien mereka membutuhkan pendampingan hukum. Bahkan, kuasa hukum dari LBH Jakarta tersebut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mereka diseret dan didorong keluar ruangan karena berusaha menemui klien mereka. Pihak kepolisian berdalih, yang sedang dilakukan oleh kepolisian adalah wawancara biasa yang menurut mereka tidak perlu didampingi oleh kuasa hukum. Wawancara macam apa yang dilakukan selama lebih dari 10 jam dengan alat komunikasi yang disita dan tidak boleh ditemui oleh siapapun, termasuk keluarga. Padahal empat mahasiswa tersebut dan massa aksi lainnya terbukti tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum dan oleh karena itu tidak dikenakan pidana apapun. Lucunya, mereka bahkan diancam akan dijadikan tersangka jika menggunakan bantuan hukum. Sangat konyol dan tidak masuk akal! Kita dipertontonkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang justru dilakukan oleh aparat penegakkan hukum. Kembali, yang lebih lucu lagi tindakan ‘sejauh’ ini justru dilakukan untuk tindakan aksi yang bahkan belum dilakukan.

Bagaimanapun juga, tindakan represif aparat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apalagi di negara yang ‘katanya’ menjunjung tinggi hukum dan HAM. Fenomena ini memberikan pesan pada kita tentang bagaimana ‘cara main’ rezim sekarang terhadap upaya kritik dan penyampaian aspirasi. Dalam tataran ekstrem, saya berpikir ini adalah upaya pembungkaman hak menyampaikan pendapat di muka umum. Jika hal semacam ini kembali terjadi lagi dan dibiarkan, maka sudah selayaknya kita bersama-sama mengucapkan “selamat mengalami kemunduran dalam berdemokrasi”

Semoga Tuhan senantiasa bersama kita semua!
Salam Hangat.
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==