Paradoks Pelarangan Buku “Jokowi Undercover” di Kampus

Rocky Gerung, Dosen Filsafat FIB UI


Mahasiswa News | Rocky Gerung, dosen Filsafat Universitas Indonesia mencium aroma kepanikan pada rezim yang berkuasa saat ini. Salah satu contohnya adalah, Jokowi pernah mengatakan, jangan baca buku “Jokowi Undercover”, karena buku tersebut tidak ilmiah.

“Jadi saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu Presiden. Ia memberi penilaian buku tidak ilmiah,” kata Rocky Gerung di acara ILC dengan tema “Hoax dan Kebebasan Berpendapat” yang digelar Tvone, Selasa malam, (17/01/2017).

Bila disimulasikan, ungkap Rocky, ketika ada wartawan bertanya kepada Jokowi, dia akan bilang, tidak ilmiahnya buku tersebut berdasarkan kata Tito Karnavian, Kapolri. Padahal, Tito Karnavian bukan Rektor UI atau Rektor IPB.

“Jadi Anda lihat, bahkan presiden menyebar hoax dari sudut pandang definisi. Sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu diuber. Padahal buku itu ngga pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa. Apakah berbahaya secara ideologis?” ungkap Rocky.

Menurut Rocky, orang atau lembaga yang berhak menentukan ilmiah atau tidaknya adalah akademisi atau kampus. Sementara di sisi lain buku tersebut tidak pernah dibicarakan di kampus, bahkan dilarang dibicarakan di kampus.

“Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus,” jelas Rocky.

Rocky mengungkapkan, bila rezim ini terus-menerus mengendalikan kebenaran. Artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Jadi kepanikan menujukkan ada krisis sebetulnya,” kata Rocky Gerung.

Rocky menceritakan, dalam artikel yang dibuatnya, ia pernah mengatakan, bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Hal itu karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, seperti intelijen, data statistik, dan media. Oleh karena itu, hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna.

“Saya tidak ingin dia berbohong, tapi berpotensi dia bisa melakukan itu,” jelasnya.

Rocky Gerung menyimpulkan, hoax adalah informasi yang bernilai nol atau informasinya lebih kecil dari nol. Jadi kebohongan itu ada standarnya. Akibatnya adalah seluruh diskursus politik itu diambil alih oleh negara.

“Nanti ada aturan, yang boleh diucapkan adalah ABCD. Bicara soal SARA ngga boleh, bicara LGBT ngga boleh, nonton Jakarta Unfair ngga boleh, baca Jokowi Undercover ngga boleh. Jadi apa yang kita sebut sebagai wacana publik hilang, itu petanda negara ini menuju totaliter. Cuma dalam negara totaliter pikiran, ucapan, karya itu dilarang,” jelas Rocky. (kk)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==