Pernyataan Sikap BEM Seluruh Indonesia Terhadap Aksi 412

Pernyataan Sikap BEM Seluruh Indonesia Terhadap Aksi 412 ( foto: sindonews)


Mahasiswa News | Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi "Kita Indonesia" atau aksi 412 di Bunderan HI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (4/12/2016) pagi. Terdapat empat sikap yang disampaikan.

Koordinator Pusat BEM SI Bagus Tito Wibisono menjelaskan aksi tersebut dinilai terdapat banyak kejanggalan dan tindakan inkonstitusional.

Ia mengatakan, aksi 412 dilakukan pada hari bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan ditemukan banyak sekali atribut partai politik. Menurutnya, dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 secara tegas disebutkan "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut." Dengan demikian, aksi 412 tersebut adalah aksi yang melanggar konstitusi.

Baguspun menyinggung para penegak hukum yang tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Aksi yang jelas melanggar konstitusi ini nyatanya tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Sementara di daerah dan kondisi lain, lazim ditemukan 'penegakan hukum' yang represif dengan mencatut supremasi hukum dan otoritas penegak hukum, khususnya pada aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Ia mengungkapkan aksi 412 juga terdapat intervensi beberapa instansi pemerintah untuk mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hadir dan mendatangkan massa dengan sumber dana dari APBN. Instansi tersebut diantaranya Kementerian Sosial ("Gelar budaya bhinneka tunggal ika"), Kementerian Perdagangan ("Olahraga Bersama Menteri") dan Kementerian Perhubungan ("Kampanye keselamatan penerbangan").

"Munculnya intervensi tersebut menyalahi kewenangan pemerintah untuk memobilisasi masa pada kepentingan kalangan tertentu, serta mengkebiri nilai-nilai kenetralan lembaga pemerintahan Indonesia" tutur Bagus.

Bagus menjelaskan jika aksi 412 dibiayai oleh APBN, yang asupan terbesarnya berasal dari uang rakyat melalui pembayaran pajak, maka aksi 412 jelas-jelas pemborosan besar-besaran dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Menurutnya, dalam undang-undang, APBN harus digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat, dan itu tidak ditemui dan tidak bersifat esensi pada aksi 412 kemarin.

Oleh sebab itu BEM SI menyatakan empat sikap yang diantaranya adalah mendesak aparat penegak hukum untuk berlaku adil dalam menegakan supremasi hukum, khususnya terhadap fenomena aksi 412 di kawasan HBKB, memberikan mosi tidak percaya terhadap aksi 412 karena bernuansa politis serta dinodai dengan aktivitas partai politik yang bertentangan dengan konstitusi, menuntut kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi untuk meminta maaf kepada publik dan mengembalikan APBN yang terpakai dalam aksi 412 untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan menuntut pemerintah bersifat netral serta menjunjung tinggi moralitas dan konstitusi, dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. (rit)



loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==