Perancis Serukan Penyelidikan atas Kejahatan Perang di Suriah

Islam Pena - Prancis mengumumkan akan meminta pengadilan pidana internasional untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Aleppo Suriah, lansir Aljazeera, Senin (10/10/2016).

Timur kota Aleppo yang dikuasai pejuang Suirah, yang telah dikepung sejak awal September, menjadi fokus serangan pemboman udara intensif oleh jet tempur Rusia dan Suriah.

Sebaliknya, pejuang anti rezim Assad mencoba mematahkan pengepungan dan berupaya menghubungkan wilayah lain yang dikuasai oposisi di sebelah barat Aleppo, yang merupakan kota kedua Suriah.

“Kami tidak setuju dengan yang dilakukan Rusia, membombardir Aleppo. Prancis berkomitmen untuk menyelamatkan penduduk Aleppo,” Jean-Marc Ayrault, menteri luar negeri Perancis, mengatakan kepada radio Inter Perancis pada hari Senin.

Dia mengatakan Presiden Francois Hollande akan memperhitungkan situasi di Aleppo untuk memutuskan apakah akan menemui rekan Rusia-nya Vladimir Putin ketika Putin berkunjung ke Paris pada tanggal 19 Oktober.





“Jika presiden memutuskan [untuk bertemu dengan Putin], maka pertemuan itu tidak akan berisi pembicaraan basa-basi,” kata Ayrault.

Pasukan rezim Suriah yang didukung Rusia telah membombardir dalam serangan baru selama dua pekan di Aleppo, merebut wilayah utara dan mendorong kembali garis depan di pusat kota.

Namun, kabupaten selatan Sheik Said pada hari Senin jatuh ke tangan koalisi mujahidin Suriah  setelah mereka mengalahkan kelompok bersenjata asing pro-rezim Assad yang berusaha untuk mempertahankannya.

Sebuah sumber oposisi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa lebih dari 20 pasukan pro-rezim Nushairiyah dari milisi Syiah Irak tewas dalam bentrokan.

Sejak awal serangan militer Suriah pada 22 September, beberapa hari setelah gencatan senjata yang ditengahi AS-Rusia runtuh, sedikitnya 290 orang – warga sipil – telah tewas di daerah yang dikuasai pejuang Suriah di Aleppo ini, 57 dari mereka anak-anak, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (to the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR).

Pada hari Sabtu Rusia memveto resolusi Perancis yang menuntut segera diakhirinya serangan udara dan penerbangan militer atas Aleppo, dan untuk mengupayakan gencatan senjata, serta akses bantuan kemanusiaan di seluruh Suriah.

Resolusi saingan yang didukung Rusia juga gagal.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menawarkan secercah harapan, mengumumkan selama pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istanbul pada hari Senin bahwa kedua negara telah sepakat untuk bekerja sama memberikan bantuan kepada Aleppo.

Sesuai kesepakatan tersebut, Rusia pada hari Senin mengumumkan pembentukan sebuah pangkalan militer permanen di Suriah.

Langkah, yang diumumkan oleh Nikolai Pankov, Wakil Menteri Pertahanan negara itu, menunjukkan bahwa Rusia membangun kekuatan di Suriah meskipun menarik sebagian pasukannya pada bulan Maret.

“Dengan melakukan itu Rusia tidak hanya meningkatkan potensi militernya di Suriah tetapi di seluruh Timur Tengah,” Senator Igor Morozov, anggota majelis tinggi parlemen Komite Urusan International (International Affairs Committee), mengatakan kepada kantor berita RIA.(DP)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==