Tolak Gelar Doktor Wapres, Unand Mencekam

Mahasiswa News | Kedatangan Jusuf Kalla (JK) ke Universitas Andalas (Unand) dalam rangka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (HC) dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah, Senin (5/9/2016) di Auditorium Unand di sambut dengan aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kedatangan JK. Aksi ini dilakukan oleh BEM KM Unand, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) dan Lembaga Advokasi Mahasiswa – Pengajian Kemasyarakatan (LAM-PK) Fakultas Hukum.

Unjuk rasa ini mengkritik pemberian gelar Doktor kepada JK, karena mereka menganggap JK sangat tidak pro dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam aksi ini mereka juga menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT), menolak privatisasi empat BUMN, dan juga menuntut Pemerintah harus segera menyelesaikan target Tax Amnesty agar tidak terkesan takut pada mereka yang memiliki kekuatan secara financial, terakhir mahasiswa menuntut Pemerintah untuk kembalikan modal BUMN sebesar-besarnya ke negara Indonesia karena
tidak sesuai dengan semangat UUD Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3).


Tolak Gelar Doktor Wapres, Unand Mencekam


Aksi ini dimulai pukul 08.00 WIB dari gedung Fakultas Psikologi menuju jembatan simpang tiga arah Gedung Fakultas Kedokteran. Dengan mengerahkan massa yang banyak, beberapa mahasiswa terlihat membawa spanduk yang bertuliskan kata-kata yang mengkritik JK. Di tengah perjalanan, mereka di cegat oleh pihak Kepolisian dan TNI.

Selanjutnya: Meski Mahasiswa Menolak, Jusuf Kalla Tetap Terima Gelar Doktor Honoris Causa

Juru bicara aksi Muhammad Ridho, mengatakan bahwa mereka menolak Unand memberikan gelar Doktor kehormatan kepada JK. ”JK belum sepatutnya mendapatkan gelar HC di bidang hukum dan pemerintah daerah,” kata Mahasiswa Jurusan Hukum angkatan 2013 ini.


Mahasiswa Unand kritik pemberian gelar Doktor kepada JK


Selain itu, Koordinator Aksi BEM KM Unand Nurul Fikri, mengaku tetap melakukan aksi dengan memasang spanduk meskipun telah dilarang oleh pihak keamanan. ”Kami tetap melakukan aksi sesuai dengan gaya kami walaupun dinilai melanggar dengan pemakaian spanduk sebagai salah satu atribut aksi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Komisaris Polisi (Kompol), Sumintak menegaskan bahwa mahasiswa tidak diberikan izin untuk melakukan aksi karena hal tersebut bertepatan dengan pemberian gelar HC kepada JK. ”Aksinya tidak ada izin, oleh karena itu kami terpaksa membubarkan mereka. Kami selaku aparat hanya menjalankan apa yang sudah ditugaskan,” katanya.


Aparat Berjaga


Di samping itu, Kepala Polisi Resor Kota (Kapolresta) Padang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Chairul Aziz mengatakan terdapat tujuh mahasiswa yang diamankan dan digiring ke Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh. Pengamanan tersebut merupakan upaya dari pihak keamanan untuk tetap menjaga kelancaran acara penganugerahan JK. ”Kita mengamankan tujuh dari para demonstran tersebut dan saat ini kita masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan, ketujuh mahasiswa tersebut di antaranya Juni Waldi, Muhammad Ridho, Edi Gustia Bahri, Ikhwan Putra Sigit, Nunung Gazali, Taufik Hernandes, dan Firmatus Hia. Mereka dibebaskan dari Polsek Pauh sekitar pukul 14.15 WIB usai JK meninggalkan kampus Unand. (Qie/BEM Unand)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==