Luhut Paksa BEM UI Hapus Dokumentasi Rekaman Video Dialog

Mahasiswa News | Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Arya Ardiansyah mengaku pihaknya mendapat intervensi atau tekanan saat melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator (Menko) Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Maritim, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (13/9/2016) dalam pembahasan reklamasi pantai utara teluk Jakarta.

Berdasarkan keterangannya pihaknya dipaksa untuk menghapus rekaman video yang diambil pada saat audiensi tersebut. "kalau memang pemerintah benar argumennya serta kuat landasannya untuk melanjutkan proyek pembangunan reklamasi, mengapa harus tertutup dan tidak bersedia transparan ke publik" tutur Arya.


Luhut Paksa BEM UI Hapus Dokumentasi Rekaman Video Dialog


“Kami sangat kecewa video sebagai dokumentasi yang kami ambil dipaksakan untuk dihapus, padahal dengan video itu kami akan membandingkan penjelasan dari mereka dengan realita di lapangan. Kenapa pemerintah tidak bersedia transparan?” tanya Arya merasa kecewa.

Sebelumnya BEM se-UI berhasil mengadakan dialog dengan Menkomaritim Luhut B. Panjaitan seusai pernyataan sikap dirinya terhadap pers yang menyatakan tetap melanjutkan proyek reklamasi. Saat bersamaan BEM se-UI bersama dengan nelayan dan elemen lainnya menggelar aksi damai di depan Kantor Kemkomaritim untuk menyuarakan penolakannya terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Baca juga: BEM Seluruh Indonesia: Luhut Terindikasi Legalkan Reklamasi Teluk Jakarta

Dalam audiensi tersebut mereka menyatakan penolakan keputusan Menkomaritim untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta dengan pertimbangan:

1. Proyek reklamasi menabrak putusan hukum oleh PTUN yang menyatakan bahwa pembangunan pulau G sebagai bagian dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Selain itu, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan. Pengabaian terhadap keputusan PTUN terhadap proses moratorium ini sama saja dengan melecehkan dan melanggar hukum yang ada. Menko Luhut pun tidak dapat menjelaskan dengan baik soal pengabaian hukum yang dilakukan demi kelanjutan proses reklamasi ini.

2. Proyek reklamasi hanya akan mematikan pendapatan dan nasib nelayan pesisir pantai utara Jakarta. Kebijakan satu arah ini jelas tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan untuk kehidupan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari dilanjutkannya proyek reklamasi yang berada di wilayah tangkap nelayan. Sekali lagi, pemaparan Menko Luhut pun tidak dapat menjawab soal keterlibatan nelayan dalam proyek reklamasi ini.

3. Reklamasi Teluk Jakarta hanya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut Teluk Jakarta. Pemerintah abai dan tidak terbuka dengan analisa dampak lingkungan dari proyek reklamasi. 

Baca juga: Komentar Rizal Ramli Mengenai Reklamasi Teluk Jakarta

"Bersama pernyataan tersebut, sebagai mitra kritis pemerintah, BEM UI akan tetap menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta demi terciptanya keadilan di negeri ini. Kami ingin pemerintah hadir dengan keberpihakannya pada rakyat kecil", tegas Arya. (rit)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==