Kedatangan Menristekdikti di Unand, Disambut Aksi Unjuk Rasa

Mahasiswa News | Jumat (12/8), Unand kedatangan salah seorang mentri dari Kabinet Kerja Mohamad Nasir.  Kedatangan Mentri Riset,  Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia (RI) tersebut dalam rangka mengisi kuliah umum dengan tema Kebijakan Peningkatan Publikasi, Kekayaan Intelektual, Hilirisasi dan Komersialisasi Riset di Convention Hall (CH) Unand.

Kehadiran mentri ini disambut aksi unjuk rasa oleh berbagai aliansi mahasiswa di antara Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unand, BEM Fakultas Hukum, Lembaga Advokasi Mahasiswa Pengajian Kemasyarakatan, dan UKM Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Unand.

Unjuk rasa ini sempat beberapa kali ingin dibubarkan oleh pihak kampus dengan alasan tidak memiliki izin.





“Kami kecewa dengan sikap pihak kampus. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada bapak mentri, kami pun tidak anarkis. Bahkan tadi ada yang berkata dengan nada mengancam ‘kalian masih ingin kuliah di sini atau tidak?’. Itu kan namanya mengintimidasi mahasiswa.” ungkap Presiden BEM Fakultas Hukum Bayu Endri Purnama.

Selanjutnya, usai memberikan kuliah umum, pihak Unand memberikan waktu kepada aliansi mahasiswa untuk melakukan audiensi bersama Menristekdikti.

Dalam audiensi tersebut Ketua UKM PHP Muhammad Ridho menyampaikan empat tuntutan. Di antaranya menolak jalur mandiri karena dinilai mengurangi kuota mahasiswa lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN, menuntut penambahan kuota bidik misi karena telah terjadi pengurangan dari yang sebelumnya untuk 1000 mahasiswa kini hanya tersedia untuk sekitar 400 mahasiswa. Kemudian pihaknya juga menuntut kejelasan beasiswa PPA dan terakhir menolak Unand menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Menanggapi tuntutan tersebut Mohamad Nasir menegaskan bahwa pihak kementerian tidak ada memaksa universitas untuk menjadi PTN-BH. “Itu tergantung kepada universitas yang bersangkutan. Apakah ingin menjadi universitas yang bertaraf internasional atau tidak. Dengan PTN-BH kami ingin mendorong universitas untuk berinovasi. Contohnya UGM, UI, dan ITB dengan status PTN-BH mereka bergerak lebih cepat. Mereka sudah masuk lima kampus besar di dunia, sementara kita (Unand- red) berapa sih?” tuturnya.

Selain itu ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah baru mampu menanggung pendidikan sampai sembilan tahun. “Untuk SMA saja pemerintah belum sanggup membiayai semuanya, apalagi untuk bangku kuliah,” tutupnya. (Rit/MN)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==