BEM Seluruh Indonesia: Indonesia Bukan Mainan!

Oleh: Bagus Tito Wibisono (Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia)

Mahasiswa News | Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita. Begitulah bunyi sepenggal lirik heroik yang selalu kita nyanyikan setiap tahunnya, di momen kemerdekaan Indonesia. Namun tahun ini, menjelang kemerdekaan Indonesia terdapat fenomena yang menarik perhatian setiap mata rakyat Indonesia. Betapa tidak, terjadi pencopotan menteri ESDM yang terindikasi berkewarganegaraan ganda, oleh Presiden RI. Menteri ESDM, Dr. Acandra Tahar, merupakan seorang ahli dalam bidang perminyakan khususnya dalam bidang ocean engineering. Polemik dwi-kewarganegaraannya cukup menuai kontroversi, karena pasalnya Presiden akan dikenakan pelanggaran undang-undang. Puncaknya adalah pemberhentian Dr. Acandra oleh presiden, di detik-detik menjelang kemerdekaan Indonesia.

Mari kita melihat kilas balik dari track record kabinet kerja. Di janji-janji kampanye dan awal jabatannya, presiden menyatakan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kementerian, agar fokus kerja terlaksana. Selain itu, beliau menyebutkan juga tidak ada bagi-bagi jabatan di dalam kabinet. Kemudian, terjadilah reshuffle jilid 1 yang salah satunya menjadikan Luhut Binsar Panjaitan sebagai menko polhukam. Melalui reshuffle ini rakyat mengharapkan adanya perubahan yang menghantarkan pada kesejahteraan. Nyatanya, terjadilah reshuffle jilid 2 yang kembali menuai polemik, salah satunya yaitu naiknya Acandra sebagai menteri ESDM menggantikan Sudirman Said.

Spanduk Indonesia Bukan Mainan


Fenomena ‘asal ubah-asal comot’ ini berpotensi menurunkan reputasi presiden. Atau memang presiden kita yang prematur serta amatir, atau bahkan memang ada oknum yang memanfaatkan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu. Asumsi-asumsi ini wajar jika muncul di permukaan, terlebih beredar hangat di kalangan rakyat. Fenomena ini menodai euforia kemerdekaan, dan mencoreng nama baik Indonesia bahkan dikalangan bangsanya. Elektabilitas pemerintah menurun bukan hanya di tataran eksekutif yang terang-terangan menjadi pelaku dalam kasus ini tetapi juga di ranah legislatif sebagai pengawas dan yudikatif sebagai penindak kesalahan. Semua terkesan lambat dalam merespon masalah yang tidak sepele ini, seakan membiarkan apa yang terjadi bahkan cenderung tidak bersikap sama sekali. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa sangat wajar jika menilai pemerintah main-main dalam melaksanakan fungsi kenegaraan. Satu hal yang harus diketahui, bahwa sejatinya Indonesia bukan mainan.

Drama politik di Indonesia tidak selesai sampai disitu. Pasca dicopotnya Archandra sebagai Menteri ESDM, maka tugas-tugas kementerian untuk sementara dipegang oleh Luhut Panjaitan yang secara bersamaan juga menjabat sebagai Menteri Kordinator Maritim. Hal ini sangat tidak masuk akal. Presiden menjilat ludah sendiri, yang disebutkan diawal bahwa kabinet tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Maka, presiden harus tegas dalam memutuskan siapa pengganti posisi menteri ESDM ini. Gunakan hati nurani yang termaktub dalam hak prerogratif presiden, bukan mendengar nasihat orang terdekat yang mungkin sarat akan kepentingan. Kekhawatiran ini muncul jika perjalanan kepemimpinan Luhut Panjaitan di Menko Maritim dan Menteri ESDM berjalan panjang. Pasalnya, diangkatnya Luhut sebagai menko maritim bergesekan dengan legalisasi reklamasi Teluk Jakarta, di mana menteri sebelumnya memutuskan moratorium proyek tersebut kepada gubernur DKI. Jika dwi kepemimpinan ini berlanjut lama, ada indikasi pergesekan mengenai perpanjangan kembali kontrak pertambangan Indonesia, khususnya Freeport. Indonesia berada dalam kemerdekaan semu, dan sejatinya masih berada dalam masa penjajahan. Penjajahan menyedihkan oleh saudara seperjuangan.

Penilaian masyarakat kepada jalannya pemerintahan mencapai titik mosi tidak percaya. Bahwa kabinet kerja telah gagal dalam bekerja. Atau bisa dikatakan bekerja, namun entah untuk siapa. Karena fenomena reshuffle yang sudah dua kali dilakukan ini belum mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan seperti ada kontrak masa jabatan periodik yang dibagi kepada kolega-kolega pendukung. Hal ini muncul karena reshuffle yang terjadi belum menunjukan itikad baik untuk kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya.

Setiap insan warga negara Indonesia tentunya ingin mengisi kemerdekaan dengan perjuangan dan kegembiraan. Namun, berjalannya roda pemerintahan memberikan efek boomerang dan mengkhianati cita-cita bangsa Indonesia. Kabinet telah gagal, pemerintah amatir, dan proses check and balance tidak terlihat. Disisi inilah mahasiswa berdiri tegak menuntut keadilan, menyuarakan jeritan di bawah dan menginformasikan kebijakan diatas untuk disambungkan dalam tataran stabilitas sosial. Mahasiswa mengimbau kepada presiden untuk amanah dan tegas menghadapi polemik pemerintahan dan meletakan kesejahteraan rakyat Indonesia diatas dirinya.

Bagus Tito Wibisono
Ketua BEM UNJ
Koordinator Pusat BEM SI
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==