BEM ITB Tolak Luhut Binsar Panjaitan Sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM

Mahasiswa News | Polemik Menteri ESDM, Archandra Tahar yang diberhentikan beberapa waktu lalu masih terus bergulir. Kini BEM Institut Teknologi Bandung (ITB) pun ikut menyikapi hal ini. Seperti diketahui Archandra merupakan seorang ahli dalam bidang perminyakan khususnya dalam bidang ocean engineering yang terindikasi berkewarganegaraan ganda oleh Presiden RI.

“Menjelang kemerdekaan masyarakat Indonesia dihebohkan dengan polemik pengangkatan dan penurunan Menteri ESDM,” ujar Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Mahardhika Zein.


BEM ITB Tolak Luhut Binsar Panjaitan Sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM


Polemik dwi-kewarganegaraannya, lanjut Zein, cukup menuai kontroversi, karena pasalnya Presiden akan dikenakan pelanggaran undang-undang. Puncaknya ketika pemberhentian Archandra di detik-detik menjelang kemerdekaan Indonesia.

Presiden memandatkan jabatan Menteri ESDM ini kepada Luhut Binsar Panjaitan yang juga sedang memangku posisi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya sebagai induk dari kementerian ESDM. Ini artinya, beliau memegang fungsi koordinasi antar kementerian strategis ditambah peran fungsional di sektor energi dan pertambangan. "Lengkap sudah. Peran seorang menteri yang cukup mengikat sektor di bawahnya melalui peraturan yang dikeluarkan dapat menyebabkan timbul peluang kekuasaan berlebihan", Ucap Zein.


Zein menambahkan selain memungkinkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan akibat penumpukan wewenang, penunjukkan Menteri Koordinator menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM jelas melanggar pasal 23 UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari uraian tersebut, BEM ITB sebagai salah satu organisasi yang menginginkan pembenahan di sektor energi dan sumber daya, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Alam karena melanggar UU No. 39 tahun 2008 dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mencari pengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Alam yang nasionalis dan kredibel secepatnya.

2. Menuntut pemerintah untuk memaparkan alasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, beserta bukti alasan pemilihan penurunan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan mencabut kebijakan yang dilakukan oleh Arcandra Tahar selama dua puluh hari masa abdinya sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral terutama izin perpanjangan ekspor konsentrat dan pengangkatan pejabat-pejabat di kementerian.

4. Mendesak pemerintah untuk melakukan pencabutan terhadap beberapa pasal Peraturan Menteri ESDM No. 8 tahun 2015 dan No. 5 tahun 2016 yang bertentangan dengan semangat hilirisasi pada hierarki hukum yang lebih tinggi yakni UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

(Baca juga: Mahasiswa Unsri Demo Evaluasi 2 Tahun Jokowi)

Turunnya menteri ESDM terakhir memberikan gambaran telah terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak diketahui secara jelas oleh publik dan tidak diinformasikan dengan baik oleh pemerintah.


(Baca juga: BEM Seluruh Indonesia: Indonesia Bukan Mainan!)

"Naik dan turunnya Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM harus diulik lebih dalam karena bermuatan politik yang sarat akan kepentingan dan dapat berujung pada kontraproduktifnya kementerian ini sehingga mengakibatkan redamnya semangat pembenahan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.”, tegasnya. (Qie)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==