Tolak Kriminalisasi, Mahasiswa Dan Buruh Geruduk Pengadilan Negeri Jakarta

Mahasiswa News | Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) beserta Badan Eksekutif Mahasiswa Seleruh Indonesia (BEM SI) mengawal dan melakukan aksi solidaritas untuk menolak kriminalisasi 26 Aktivis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bungur, Kemayoran Senin (21/3/2016)

Bagus Tito Wibisono Koordinator Pusat BEM SI menyampaikan bahwa mahasiswa akan tetap ada dimana keadilan ditumbangkan, dimana demokrasi dikebiri, dimana ada hati nurani yang dibeli.

"Rekan-rekan mahasiswa dan rakyat se-Indonesia, hari ini kami sampaikan bahwa mahasiswa akan tetap ada dimana keadilan ditumbangkan, dimana demokrasi dikebiri, dimana ada hati nurani yang dibeli", tegas Bagus.




Dalam kesempatan ini, Bagus mengingatkan aksi yang dilakukan buruh pada tanggal 30 Oktober 2015  untuk menghapus PP 78/2015 tentang Pengupahan. Menurutnya, peraturan tersebut merugikan nasib buruh, dengan menjadikan buruh sebagai tenaga kerja murah, bahkan menjadikan lahan di Indonesia pun murah.

“Saat itu masa aksi dibubarkan secara paksa dengan cara yang tidak manusiawi dengan menggunakan kekerasan. Tidak hanya itu, 26 aktivis ditetapkan sebagai tersangka. 23 berasal dari buruh, 2 aktivis LBH Jakarta, dan 1 orang mahasiswa,” kata Bagus.

Menurutnya, sidang perdana dari kasus tersebut mengindikasikan proses kriminalisasi budaya akademik, yaitu proses kritik yang membangun. Dikhawatirkan terjadinya kasus ini akan membungkam suara rakyat kecil untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan pemerintah.




Bagus mempertanyakan, mengapa kasus-kasus besar seperti kasus RS Sumber Waras tidak ditindak tajam oleh pemerintah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum di negeri ini. Pengusaha besar mengangkang di bumi pertiwi. Penindasan akbar menjangkit rakyat kecil.

“Untuk itu, Kami menuntut tegaknya keadilan, serta penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Katakan hitam adalah hitam, dan putih adalah putih", ungkap bagus.

Bung Said Iqbal Presidium Gerakan Buruh Indonesia menyampaikan bahwa, “proses persidangan ini seharusnya tidak perlu dilanjutkan, karena mengandung unsur peradilan sesat”. Sebab menurut Bung Iqbal tindakan massa pada aksi tanggal 30 oktober 2015 lalu bukanlah tindakan pidana yang melanggar pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP, karena aksi tersebut sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 98.




"Seharusnya Polisi cukup dengan memberikan sanksi pembubaran saja, bukan malah memukuli, merusak mokom, menangkap apalagi mempidanakan para Aktivis Buruh, Mahasiswa dan anggota LBH", pungkasnya.

Selain itu Bung Ilham Pimpinan Kolektif KP-KPBI juga menambahkan bahwa indonesia hari ini sudah mengalami darurat demokrasi. Ancaman terhadap matinya demokrasi sudah nyata didepan mata, kini rakyat yang ingin menyampaikan pendapat dimuka umum dan hak di kriminalisasikan. Dua aksi damai untuk tagih janji terhadap Presiden Joko Widodo di pada 13 dan 14 Maret dibubarkan dan dengan sangat mudah dikriminalisasikan oleh kepolisian hanya dalam hitungan menit. Namun, di sisi yang lainnya penguasa telah memberikan karpet merah kepada kaum pemodal.

GBI menilai kebebasan berbicara merupakan hal penting dalam kehidupan demokrasi. Tanpa kebebasan berbicara, suara-suara kaum tertindas tidak akan menggema ke permukaan. Alhasil, kelompok lemah akan semakin tergilas oleh roda pembangunan. (Qie)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==