Temui KPUD, BEM Jabodetabek Banten Bahas Pilkada DKI Jakarta

Mahasiswa News | Rabu (16/03/16), di tengah hiruk pikuk dan panasnya Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Regional Jabodetabek Banten yang diwakilkan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mengadakan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. 

BEM SI bersilaturahim dan melakukan audiensi dengan pihak KPUD terkait dengan akan dimulainya pagelaran akbar yaitu Pilkada DKI Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh Bagus Tito Wibisono (Ketua BEM UNJ dan Korpus BEM SI), Rizky Fajrianto (Kadept. Sospol BEM UNJ), dan rekan-rekan lainnya dari UNJ serta Mufril yang mewakili PNJ selaku Kadept. Sospol BEM PNJ. Pertemuan dilakukan di ruang kerja Bpk Sumarno M.Si selaku ketua KPUD DKI Jakarta.




Kunjungan saat di KPUD DKI membahas tentang: 

* Timeline persiapan dan pelaksanaan pilkada
Pihak KPUD DKI menginformasikan terkait table time pelaksanaan pilkada DKI sebagai berikut:

-April 2016 : Persiapan kepanitiaan
-13-17 Juli 2016 : Penyerahan dukungan calon perseorangan
-28-30 Agustus 2016 : Pendaftaran calon
-30 September 2016 : Penetapan nomor urut calon  
-Oktober-Februari (H-3 pencoblosan) : Masa kampanye
-15 Februari 2016 : Pencoblosan

*Regulasi  dalam pilkada DKI

-Kuota untuk petugas di tingkat kecamatan sebanyak 5 orang dan untuk tingkat kelurahan sebanyak 3 orang. Sebelum pemungutan dibentuk kbps yang terdiri dari 7 orang petugas KPU dan 2 petugas keamanan sehingga total 9 orang.
-Untuk calon independen berdasarkan peraturan DPR, minimal mengantongi sebanyak 12% suara atau 532.000 suara.
-Sumbangan kampanye dibatasi per orang 50 juta dan perusahaan 500 juta.
-Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari yang sebelumnya sejumlah 13.000-an, sekarang menjadi 12.900-an untuk tahun ini. Serta sebelumnya maksimal 600 pemilih per TPS sekarang menjadi 800 pemilih.
-Syarat menjadi petugas juga disampikan oleh ketua KPUD sebagai berikut :
     #Usia min. 25 tahun
     #Bisa baca tulis
     #KTP DKI

*Kendala atau hambatan yang dilaksanakan pada saat pilkada 

-Pemutakhiran data yang kurang efektif karena mobilisasi warga yang dinamis atau mempunyai tempat tinggal lebih dari satu/di luar Jakarta.
-Pemutakhiran data yang kurang efektif oleh kepala RT atau RW karena beberapa tidak menggunakan sistem door to door dan hanya menggunakan data sudah ada sebelumnya.
-Adapun kasus penyandang disabilitas pada saat pemilu sebelumnya dari pihak PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) melayangkan protes karena tidak termasuk sebagai daftar pemilih tetap.
-Solusi yang tepat adalah KPU akan berkoordinasi dengan elemen terkait seperti BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) untuk merekrut tim.

*Kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum selama proses pilkada

-Permasalahan yang terjadi rata-rata di tingkat bawah seperti manipulasi suara.
-Kesalahan dalam jumlah penghitungan/ human error.
-Terjadinya money politics yang seakan membudaya dalam setiap pemilu.

Solusi untuk mencegah adanya ketidak adilan dalam hasil penghitungan suara yakni Form C1 sebagai sertifikat asli penghitungan suara difoto setelah selesai perhitungan suara. Langkah selanjutnya melakukan upload gambar ke data center di KPU pusat.




Beliau berpesan bahwa “Masa depan ada di tangan mahasiswa”, ucap pak Sarmono selaku ketua KPUD DKI Jakarta. 

Setelah berkunjung ke KPUD DKI, BEM SI melanjutkan kunjungan ke Menteri Koordinator Kemaritiman RI (Menko Kemaritiman) untuk bertemu dengan Menko Kemaritiman yakni bapak Rizal Ramli. Mereka mengadakan audiensi terkait dengan kondisi kemaritiman di Indonesia dan mengkonfirmasi kehadiran bapak Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman untuk menghadiri rakernas BEM SI pada bulan April nanti bertempat di Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Karena pada saat lokasi beliau sedang tidak ada, maka diwakilkan oleh bapak Budi selaku TO Menko Kemaritiman. (Rizky/MN)





loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==