Premi BPJS Naik Tapi Pelayanan Gitu-Gitu Aja

Mahasiswa News | Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) dengan produknya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah jawaban atas doa yang diingikan masyarakat untuk jaminan kesehatan. Hadirnya BPJS menjadi kucuran air di tengah tandusnya kegelisahan masyarakat atas penjaminan kesehatan.
2 tahun sudah jawaban dari doa itu telah berjalan, banyak sekali kelemahan atas sistem yang dibuat, banyak kerugian atas keadaan yang ada. Entah itu dari pihak dokter, Rumah Sakit dan pasiennya. Kerugian kerugian pun terus terjadi atas era BPJS ini.

Seperti petir disiang hari pengumuman premi (iuran) BPJS di naikan. Banyak reaksi atas berita ini, mereka berkelit bahwa rencana kenaikan harga premi ini sudah di pikirkan sejak lama dan tidak mendadak, namun sayangnya hal ini tetap menjadi kejutan hebat untuk masyarakat.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 meminta bagi PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) di naikan preminya untuk menutupi defisit. Bukankah hal ini terlihat seperti sapi peras? Mereka yang di anggap kaya disuruh membantu yang kurang mampu. 
Pertanyaanya adalah, dimana peran negara? negara lah yang seharusnya menjamin.
Kebijakan ini seolah hanya untuk satu golongan sedangkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan dan semuanya wajib dijamin oleh negara.
Terlihat ada ketidak adilan disini. Bila terlambat membayar premi sesuai dengan Perpres No 19 tahun 2016 maka akan dinonaktifkan statusnya. 
Bagaimana jika yang bersangkutan ternyata dalam kondisi membutuhkan BPJS untuk pengobatan? kepada siapa akan mengadu?
PBPU kelas 1 dari premi sebelumnya Rp 59.500 menjadi Rp 80.000
Kelas II sebelumnya Rp 42.500 menjadi Rp 51.000
Kelas III sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp 30.000
Seharusnya iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) sama dengan PBPU kelas III, yaitu Rp 30.000. Namun yang terjadi adalah PBI hanya sebesar Rp 23.000.
Harga sudah naik dengan niatan "gotong royong" namun PBI tetap saja seperti ini.

Maka dari fakta yang ada kami menuntut:

1. Perbaiki sistem BPJS untuk kemaslahatan bersama.
2. Tingkatkan bantuan PBI menjadi premi PBPU kelas III.
3. Cabut peraturan yang menonaktifkan peserta BPJS bila terlambat membayar iuran.


Ttd
Afif bangun pilardi 
Presiden Mahasiswa BEM UNIV.YARSI
Koordinator Isu Kesehatan BEM Seluruh Indonesia
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==