Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Tuntut Transparasi Anggaran Kepada Rektorat

Mahasiswa News | Mahasiswa yang tergabung dari beberapa  organisasi yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa UIN atau KBM UIN Syarif Hidayatullah, menuntut transparansi anggaran terkait kebijakan pihak rektorat yang menggandeng pihak swasta dalam menjalankan sistem parkir yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah yang dimulai awal masuk kuliah semester genap ini.
 
pict : lpminstitut


Kebijakan tersebut dirasa sangat mengecewakan bagi segenap mahasiswa karena pihak UIN tidak mampu menjalankan sistem parkir dalam  kampusnya sendiri. Dalam kebijakan ini seluruh civiitas akademik UIN dibebankan membayar R.1000/Motor dan Mobil Rp. 2000 yang semula tarif untuk Motor sendiri Rp.500 dan Mobil Rp.1000.


Kebijakan dinaikkannya tarif parkir tersebut dirasa sangat membebani seluruh civitas akademik UIN dan juga penuh kejanggalan karena uang tersebut tidak tau arahnya kemana “ungkap Arsyad Prodigi selaku Mahasiswa UIN.


Mahasiswa yang biasa disapa Arsyad oleh kawan-kawanya itu meneruskan “ Kebijakan rektorat tersebut sangatlah tidak sesuai dengan UU NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Pendidikan Tinggi Bagian kelima Pasal 63 yang menyatakan “Otonomi  pengelolaan perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip : akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan evisiensi, karena pihak rektorat sama sekali tidak memberitahukan kepada seluruh civitas UIN bagaimana alur dana parkir tersebut.

Memang efek dari kenaikan itu tak seberapa , tapi jika dikalkulasi motor  dan mobi yang masuk mencapai Rp.36 Juta setiap bulannya. Kemana alur dana yang begitu banyaknya setiap bulannya .”tambah Arsyad.


Maka kami selaku Keluarga Besar Mahasiswa UIN mendesak pihak rektorat khususnya Prof.Dede Rosyada selaku rektor UIN Jakarta sekarang ini untuk transparan dalam hal kebijakan ini , kami juga menyatakan sikap menolak dengan tegas pihak rektorat yang menggandeng pihak swasta untuk menjalankan sistem parkir ini. “ujar Arsyad selaku Mahasiswa Ushuluddin.


Kampus dalam hal ini sebagai wadah  atau lahan pendidikan bangsa sangatlah tidak relevan jika menerapkan sistem parkir berbayar karena tidak sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2“, tegas Arsyad. 



(ULUL A KURNIAWAN )
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==