BEM Se-Indonesia : BPJS Kesehatan Mengejar Profit

Mahasiswa News | BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan suatu badan hukum yang bergerak dibidang perasuransian yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Koordinator Isu Kesehatan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 2016, Afif Bangun Pilardi mengatakan, 2 tahun berjalannya BPJS dibidang Kesehatan sejak awal beroperasinya pada tanggal 14 Januari 2014 ternyata banyak dampak negatif yang terjadi. Banyaknya masalah pelayanan yang tidak baik yang didapatkan oleh pasien BPJS Kesehatan. Keluhan tidak adanya kamar yang semestinya di dapatkan oleh pasien, obat yang tidak diklaim oleh BPJS, bahkan pelayanan rumah sakit yang tidak melayani pasien. 

Afif menyimpulkan masalah tersebut timbul akibat dari sistem tarif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Sistem tarif yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan ialah sistem Prospektif yaitu sistem pembayaran layanan kesehatan yang besarannya sudah ditetapkan sebelum layanan kesehatan diberikan. "Akibatnya sistem ini yang menjadi “aturan main” BPJS sehingga menguntungkan BPJS Kesehatan, karena membuat mereka memiliki kapasitas untuk mengontrol dan menekan biaya klaim", ucapnya.




"Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTP) memakai sistem tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG’s).  Sedangkan dalam sistem INA-CGB’s dalam penanganan suatu kasus terkadang tidak maksimal dikarenakan tarif yang tidak mencukupi. Ini terjadi karena terdapat kesenjangan yang besar antara kelas Rumah Sakit dalam INA-CGB’s", tambah afif.

Afif mengkaji, pemakaian sistem tarif prospektif oleh BPJS Kesehatan merupakan tanda bahwa BPJS mengejar profit. "Dalam dunia bisnis setiap perusahaan akan mengejar profit dan menekan pengeluaran. Perlu diketahui bahwa rumah sakit merupakan suatu badan usaha yang memakai pemikiran bisnis yaitu menekan biaya pengeluaran seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sehingga terjadilah kontradiksi terhadap sistem BPJS dengan rumah sakit, akhirnya rakyat yang merasakan dampaknya", ungkap afif.

Berikut ini kajian Pengawalan Birokrasi BPJS Oleh Koordinator Isu Kesehatan BEM SI 2016 :

Silahkan klik linknya

Press release Pengawalan Birokrasi BPJS

Berdasarkan hasil kajian yang dibuat tersebut, BEM Seluruh Indonesia menuntut:

1. Mengubah sistem kapitasi menjadi sistem reimbursment

2. Mengoptimalisasikan sosialisasi BPJS tentang prosedur pelayanan kepada rakyat 3. Mewujudkan prinsip nirlaba
4. Memperluas kerjasama terhadap Rumah Sakit untuk bekerjasama dengan BPJS
5. Mewujudkan program pembelajaran untuk kedokteran layanan primer


(Sumber : Koordinator Isu Kesehatan BEM SI)

loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==