Unjuk Rasa Mahasiswa Sriwijaya "Tolak Pelemahan KPK"

Mahasiswa News | Gejolak aksi Penolakan Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terasa hingga Sumatera Selatan, terbukti lebih dari 400 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi dan Diskusi (Garda) Sriwijaya melakukan aksi Solidaritas terhadap KPK. Sebelum berangkat ke Palembang, massa aksi memohon doa restu dari Pihak rektorat Universitas Sriwijaya (Unsri) yang dihadiri oleh Wakil Rektor 2 Hj. Rochmawati Daud, SE, M. Si. Ak. Wanita kelahiran Sei Gerong ini merestui aksi mahasiswa kali ini. “Hidup Mahasiswa “, serunya.





Massa aksi menggelar longmarch dari Museum Sultan Mahmud Bahdarudin II ke depan Bundaran Air mancur sembari membentangkan spanduk penolakan revisi UU KPK. Mahasiswa menilai, revisi undang-undang tersebut melemahkan penegakan anti korupsi di Indonesia. Mereka juga menuntut pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU 30/2002 tentang KPK yang terkesan memperlemah agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi tersebut juga di ikuti oleh masyarakat sekitaran Palembang dengan penanda tanganan penolakan terhadap Pengesahan UU KPK serta penyebaran press release hasil kajian dari Garda Sriwijaya.


Khairunnaz selaku koordinator aksi menegaskan, pihaknya menolak revisi UU KPK yang saat ini tengah digagas oleh pemerintah pusat. Pasalnya, menurut Khairunnaz yang juga Presiden Mahasiswa BEM Unsri ini, revisi UU KPK tersebut, bukanlah untuk menguatkan lembaga pemberantasan korupsi di tanah air melainkan, justru melemahkan KPK.

“Kami menolak revisi UU KPK secara umum. Kedua, kami meminta Presiden dan DPR menghentikan segala bentuk upaya untuk merevisi UU KPK. Karena, revisi UU KPK, justru melemahkan lembaga pemberantasan korupsi KPK,” tegasnya, Kamis (25/2) disela-sela aksi demo seraya menambahkan, BEM Unsri juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Tipikor sebagai langkah untuk memberantas korupsi secara serius.

Sementara diketahui, isi poin-poin mengenai revisi UU KPK antara lain, pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikkan (SP3). Maka dari itu, aliansi mahasiswa Unsri Inderalaya yang tergabung kedalam Sriwijaya menolak keras revisi UU KPK.

“Bukannya menguatkan KPK. Melainkan, justru memperlemah. Jadi, kami menolak revisi UU KPK,” seru mahasiswa.





Di sela-sela orasi Gubernur- Gubernur Mahasiswa di Unsri, turut menampilkan aksi teatrikal yang dimainkan oleh beberapa mahasiswa. “Saat almamater kuning sudah turun ke jalan, keadaan Indonesia sangat memprihatinkan, kalimat ini memang menggambarkan keadaan Indonesia saat ini karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja” Ungkap Menteri Politik dan Propaganda BEM KM Unsri, Fajar Fitriadi. (rks)



(sumber : palembang.tribunnews.com dan lpmgs.unsri.ac.id)



loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==