Mahasiswa : Pilar Utama Pemberantasan Korupsi Diperlemah

Mahasiswa News | Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diakui bahwa KPK telah menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi di Indonesia era reformasi. Komisi itu telah berhasil meringkust ratusan aktor korupsi yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta.

Terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK). Rizky Fajrianto Kepala Departemen Sosial Politik BEM UNJ 2016 dalam keterangannya, senin (22/2)  “Jika RUU KPK atas inisiatif usul DPR, RUU Pemberantasan Tipikor menjadi usul pemerintah dan DPR", ucapnya.

pict : beritasatu


Pembahasan RUU KPK nantinya menjadi ranah Komisi III yang membidangi hukum. Kendati demikian, Komisi III saat ini fokus pada pembahasan RKUHP yang menjadi prioritas. Setelah pembahasan RKUHP, akan dilanjutkan dengan RKUHAP. Jika keduanya rampung, Komisi III akan melakukan pembahasan terhadap RUU KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

“RKUHAP dan RKUHP saya yakini menjadi pintu masuk dalam pembahasan RUU KPK. Apalagi, hukum acara menjadi acuan dalam proses penegakan hukum,” sambung dia.

Upaya pelemahan KPK saat ini muncul dari sejumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, yaitu proses legislatif dengan cara melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (revisi UU KPK).

Usaha sejumlah partai politik di DPR untuk mengusulkan dan membahas revisi UU KPK sudah dimulai lima tahun lalu. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling aktif sejak lima tahun terakhir karena berkali-kali diusulkan, kemudian dibatalkan setelah mendapat penolakan dari publik.

“Meski banyak penolakan, tampaknya tidak sedikit pula yang tetap nekat membahas dan mengesahkan revisi UU KPK tahun ini. Sedikitnya ada 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang menjadi pengusul revisi UU KPK. Pada Senin, 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai kembali dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi DPR,” ia menambahkan. (rks)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==