Fadli Zon: Seolah DPR ngotot revisi UU KPK, tiba-tiba Pemerintah keluar jadi pahlawan

Mahasiswa News | Fraksi Partai Gerindra menghormati sikap fraksi lain di DPR RI, terutama koalisi pendukung pemerintah, yang ngotot merevisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Gerindra menuntut pemerintah untuk tidak plintat-plintut alias plinplan.

"Saya kira kita harus menghargai setuju atau tidak setuju. Namun saya kira kalau itu sejalan dengan pemerintah, ya silakan," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

(Baca juga : Surat Terbuka Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK Kepada Presiden Jokowi)

Yang dia tangkap dari aspirasi publik adalah revisi UU KPK justru akan melemahkan lembaga superbody itu. 




"Saya sendiri berpendapat ini melemahkan," ucapnya.

Yang Fadli sayangkan adalah pemerintah saat ini seolah tidak punya pendirian. Hingga sekarang, pemerintah tidak jelas akan menerima atau menolak revisi UU KPK. 

(Baca juga : Mahasiswa : Pilar Utama Pemberantasan Korupsi Diperlemah)

"Yang plinplan pemerintah, mau atau tidak. Kalau mau putuskan. Kita tidak mau seolah-olah DPR yang ngotot, tiba-tiba pemerintah keluar jadi pahlawan," tegasnya.

Dia mengatakan, sejak wacana ini digulirkan oleh DPR dan pemerintah, Gerindra satu-satunya parpol yang menolak perombakan UU KPK.

(Baca juga : Tolak Revisi UU KPK, BEM SI Akan Geruduk DPR RI)

"Pemerntah harus jelas sikapnya. Kami jelas, Gerindra menolak revisi. Jangan berlarut-larut. Manajemennya (pemerintah) seperti warung kopi saja," kritik Fadli.(rmol)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==